JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menimbulkan korban jiwa. Kementerian Kehutanan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya empat orang yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Selain korban meninggal dunia, dua orang lainnya mengalami luka bakar serius dan masih menjalani penanganan medis lanjutan.
Kementerian Kehutanan menyampaikan penghormatan kepada para petugas, relawan, masyarakat, dan seluruh unsur yang telah berjuang di garis depan pengendalian karhutla. Simpati dan doa juga disampaikan kepada keluarga korban meninggal dunia serta para korban yang masih menjalani perawatan.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa operasi pemadaman karhutla memiliki risiko tinggi dan membutuhkan persiapan matang. Keselamatan personel harus menjadi prioritas, mulai dari pemantauan perkembangan api dan arah angin, kesiapan jalur evakuasi, komunikasi antarpersonel, hingga penilaian kondisi lapangan sebelum dan selama operasi berlangsung.
Di tengah suasana duka tersebut, Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya penanganan karhutla di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui sistem pemantauan nasional.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Kamis (15/10/2026) pukul 21.00 WIB, terdeteksi sebanyak 799 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat 427 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 372 titik.
Kalimantan Tengah Catat Lonjakan Hotspot Tertinggi
Pada enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla, terdeteksi 615 titik panas. Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi, yakni 389 titik, meningkat dari 130 titik pada hari sebelumnya.
Sumatera Selatan berada di urutan berikutnya dengan 122 titik, naik dari 91 titik. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 42 titik, turun dari sebelumnya 59 titik.
Peningkatan juga terjadi di Jambi dengan 31 titik, dibandingkan sembilan titik pada hari sebelumnya. Kalimantan Selatan mencatat 31 titik, naik dari lima titik. Adapun Riau tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau tetap nihil.
Lonjakan di Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan operasi lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan langsung atau groundcheck, kondisi api, karakteristik lahan, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, serta keselamatan personel.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas yang terdeteksi oleh satelit.
Karena itu, jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Setiap indikasi harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Menteri Kehutanan Perkuat Penanganan di Tanjung Puting
Di Kalimantan Tengah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin meninjau langsung penanganan karhutla di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (15/10/2026).
Penanganan difokuskan pada sejumlah lokasi prioritas yang sebelumnya telah diidentifikasi menggunakan drone termal. Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah Pesalat karena lokasinya berdekatan dengan zona inti taman nasional dan habitat penting orangutan.
Hasil peninjauan mendorong pemerintah memperkuat akses menuju lokasi pemadaman. Pembukaan jalur darat disiapkan sebagai alternatif akses sungai yang sangat dipengaruhi kondisi pasang surut. Dengan jalur tersebut, mobilisasi personel, peralatan, dan logistik diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
Pemerintah juga memperkuat ketersediaan air melalui pembangunan sumur bor di sepanjang jalur menuju lokasi prioritas. Langkah ini bertujuan mendekatkan sumber air dengan titik operasi pemadaman.
Upaya tersebut dinilai penting, terutama dalam menangani kebakaran di lahan gambut yang membutuhkan pembasahan intensif. Pemadaman tidak cukup hanya dengan menghilangkan api yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus memastikan bara di bawah tanah benar-benar terkendali.
Menteri Kehutanan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan relawan agar seluruh kekuatan di lapangan dapat bergerak secara terkoordinasi.
Dukungan operasi udara juga disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca pada 15–16 Oktober 2026. Penerbangan dilakukan dari Banjarmasin karena jarak pandang di Palangka Raya dan Pangkalan Bun belum memungkinkan operasi dilaksanakan dari kedua lokasi tersebut.
Pemadaman Darat dan Udara Terus Dilakukan
Secara nasional, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya terus melakukan penanganan karhutla.
Operasi tersebut meliputi patroli, pemeriksaan titik panas di lapangan, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, dan pendinginan.
Khusus pada kebakaran lahan gambut, operasi tidak boleh dihentikan hanya karena api di permukaan sudah tidak terlihat. Bara berpotensi bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah sehingga pembasahan dan pendinginan harus terus dilakukan sampai lokasi dinyatakan aman dari kemungkinan kebakaran kembali.
Kualitas Udara dan Satwa Liar Jadi Perhatian
Selain penanganan api, pemerintah turut memantau dampak karhutla terhadap kualitas udara. Berdasarkan pemantauan konsentrasi partikel halus PM2,5, sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah lokasi di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa wilayah lainnya masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya secara lokal.
Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kondisi udara memburuk, warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kronis karena kelompok tersebut lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara.
Perlindungan satwa liar juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla. Masyarakat yang menemukan satwa terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman diminta tidak melakukan penanganan maupun evakuasi secara mandiri.
Warga diimbau menjaga jarak, mencatat lokasi dan kondisi satwa jika memungkinkan, serta segera melaporkannya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Taman Nasional, atau petugas kehutanan terdekat agar penanganan dilakukan sesuai prosedur.
Masyarakat Diminta Aktif Melaporkan Kebakaran
Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran yang meluas dan membahayakan manusia maupun lingkungan.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran diminta segera melapor agar petugas dapat melakukan penanganan sedini mungkin.
Laporan dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan dengan saluran komunikasi berikut:
Telepon: 021-5704618
WhatsApp: +62 8131-00-35000
Email: posko.karhutla@kehutanan.go.id
Pemerintah berharap keterlibatan aktif masyarakat, didukung koordinasi lintas sektor dan kesiapan petugas, dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah bertambahnya korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. (Red)
