SIDOARJO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako kini sudah dapat diambil melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah beroperasi dan memiliki perangkat pendukung lengkap.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, dilakukan pula uji coba penyaluran bansos melalui koperasi desa.
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos melalui KDKMP dilakukan dengan melibatkan sejumlah bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Para agen bank tersebut akan ditempatkan langsung di koperasi desa agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pencairan bantuan.
“Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes,” kata Gus Ipul seusai kegiatan.
Menurutnya, skema tersebut memberikan sejumlah kemudahan bagi penerima manfaat. Selain mendekatkan layanan pencairan bantuan kepada masyarakat, penerima bansos juga dapat langsung membelanjakan bantuan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.
“Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa penerima manfaat PKH maupun bantuan sembako nantinya akan secara otomatis menjadi anggota KDKMP. Ia juga menegaskan bahwa penyaluran bansos melalui koperasi desa tidak dikenakan biaya tambahan dan tidak boleh disertai pemotongan bantuan.
Penerapan mekanisme tersebut akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, uji coba penyaluran bansos melalui KDKMP telah dimulai di sejumlah lokasi. Selanjutnya, skema tersebut akan diperluas sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, peninjauan operasional KDKMP dilaksanakan secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan sekaligus mengevaluasi kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsinya.
Zulhas menyebutkan, sebanyak 10.070 koperasi menjadi sasaran pemeriksaan dan peninjauan. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan waktu dan proses sehingga tidak seluruh koperasi dapat langsung beroperasi secara optimal.
“Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.
Ia menambahkan, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya, KDKMP merupakan langkah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berawal dari desa. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang kebutuhan pokok, termasuk barang yang mendapatkan subsidi dan bantuan pemerintah.
“Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi,” ujarnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Melalui pengoperasian KDKMP, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan pencairan bansos semakin mudah, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa. Pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapan operasional dan pengawasan agar penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan serta diterima masyarakat tanpa potongan. (Red)
