KARAWANG – Pemerintah memperkuat akses listrik bagi masyarakat pesisir melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk meningkatkan kualitas pasokan listrik sekaligus membantu rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Di dusun tersebut, sebuah gardu distribusi berkapasitas 50 kVA dan sejumlah tiang listrik baru kini berdiri. Meski listrik telah menjangkau kawasan pesisir Cilamaya itu, pasokan sebelumnya belum optimal karena tegangan rendah. Akibatnya, sebagian warga masih harus menyambung aliran listrik dari rumah tetangga karena belum memiliki sambungan sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan memperkuat pasokan listrik agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih optimal.
“Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” ujar Bahlil.
Pernyataan itu disampaikan saat Bahlil meninjau pelaksanaan Program Lisdes dan rumah tangga penerima BPBL di Desa Muara Baru, Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau jaringan dan gardu distribusi, menyalakan kWh meter, serta berdialog dengan warga penerima manfaat.
Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 0,549 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 0,91 kms, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga di Dusun Prau Bosok.
Pembangunan jaringan listrik itu dilengkapi dengan program BPBL yang menyasar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Melalui program ini, penerima bantuan memperoleh instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 volt ampere (VA), serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Menurut Bahlil, Lisdes dan BPBL merupakan dua program yang saling melengkapi dalam pemerataan akses energi. Lisdes berfokus pada penyediaan dan penguatan jaringan listrik hingga ke wilayah yang belum terlayani secara memadai. Sementara itu, BPBL membantu rumah tangga kurang mampu memperoleh sambungan listrik sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada sambungan milik tetangga.
Bahlil mengungkapkan, secara nasional masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik dan jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Karena itu, pemerintah daerah bersama PT PLN diminta terus mengidentifikasi desa, dusun, dan rumah tangga yang membutuhkan penanganan.
Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses listrik pada 2029–2030. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil.
Di Kabupaten Karawang, program BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Sementara itu, pada 2026 program tersebut menargetkan 683 rumah tangga. Dari jumlah itu, sebanyak 299 rumah tangga telah menikmati aliran listrik, 360 rumah tangga telah selesai dipasangi instalasi dan menunggu penyalaan, sedangkan 24 rumah tangga lainnya masih dalam tahap pemasangan instalasi.
Khusus di Kecamatan Cilamaya Wetan, target penerima BPBL pada 2026 ditetapkan sebanyak 52 rumah tangga. Program ini diharapkan dapat memperluas kepemilikan sambungan listrik mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, Program Lisdes Tahun Anggaran 2025 telah menjangkau 210 lokasi dengan total 10.893 pelanggan. Adapun BPBL pada tahun yang sama telah diberikan kepada 15.831 rumah tangga. Untuk 2026, program BPBL di Jawa Barat menargetkan 25.000 rumah tangga penerima manfaat.
Pemerintah berharap peningkatan keandalan pasokan dan perluasan sambungan listrik tidak hanya memberikan penerangan bagi rumah warga, tetapi juga mendukung kegiatan belajar anak, membuka peluang usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses listrik yang lebih merata, masyarakat di wilayah pesisir diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Red)
