MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, menguji kesiapan prosedur penanganan darurat, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana di wilayah NTB.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa simulasi tersebut merupakan bagian penting dari upaya antisipasi daerah terhadap ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi secara pasti.
“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujar Sadimin kepada media, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, NTB memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung api. Kondisi geografis tersebut menuntut kesiapan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat, agar mampu bertindak cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat.
Menurut Sadimin, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat untuk memastikan setiap tahapan penanganan bencana dapat berjalan secara efektif, terarah, dan terkoordinasi.
SIAGA NTB Perkuat Sistem Informasi Kebencanaan
Sebagai bagian dari penguatan sistem informasi kebencanaan, Pemprov NTB juga mengembangkan aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB. Aplikasi tersebut mendukung sistem peringatan dini terhadap berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB.
Sadimin menjelaskan, laporan yang diterima melalui aplikasi SIAGA NTB dapat menjadi salah satu acuan dalam mengidentifikasi jenis kejadian, menentukan langkah penanganan, serta mendukung perencanaan tahapan pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diharapkan membantu mempercepat penyampaian informasi kebencanaan dan mendukung pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Dengan demikian, informasi yang diterima dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketepatan respons ketika terjadi bencana.
“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Simulasi Jadi Sarana Evaluasi Lintas Sektor
Sadimin berharap kegiatan simulasi tidak berhenti sebagai latihan semata, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan kapasitas seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana prosedur yang telah disusun dapat diterapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi muncul saat penanganan darurat berlangsung. Hasilnya diharapkan menjadi bahan perbaikan agar respons terhadap bencana semakin terarah dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun daerah yang lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajaknya.
Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.
Menurut Roswanto, kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan pemahaman mengenai kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.
Ia menambahkan, simulasi lintas sektor memberikan kesempatan kepada setiap unsur yang terlibat untuk mengevaluasi komunikasi, koordinasi, dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Melalui evaluasi tersebut, berbagai kekurangan dalam mekanisme penanganan diharapkan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.
BNPB bersama BPBD Provinsi NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan mitigasi secara berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting mengingat potensi ancaman bencana di NTB membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya manusia, sarana pendukung, serta partisipasi aktif masyarakat.
Melalui simulasi yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026, Pemprov NTB berharap kesiapsiagaan daerah semakin meningkat, mekanisme penanganan bencana semakin teruji, dan koordinasi antarinstansi semakin solid. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dan dampak bencana gempa bumi serta tsunami di wilayah NTB. (Red/AH)
