JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kontribusi Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU dalam membentuk karakter generasi bangsa. Ia juga menyambut baik berbagai aspirasi strategis yang disampaikan organisasi tersebut untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Cucun seusai menerima audiensi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Muslimat NU Jawa Barat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR RI. Isu-isu tersebut meliputi percepatan penanganan stunting, peningkatan mutu pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, serta pembenahan sistem perlindungan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
Cucun menilai, rekomendasi yang disampaikan Muslimat NU Jawa Barat mencerminkan kepedulian terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.
“Usulan-usulannya, rekomendasi-rekomendasinya betul-betul memikirkan bagaimana perkembangan tata kelola pemerintahan dan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama mengenai stunting, dunia pendidikan, dan kesehatan,” ujar Cucun.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun juga menekankan pentingnya peran kaum ibu dalam membentuk karakter anak bangsa. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Ia menilai, ibu-ibu Muslimat NU memiliki kontribusi penting dalam mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sejak dini. Karena itu, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan pendidikan sosial dinilai penting bagi pembangunan bangsa.
“Kita dikunjungi oleh ibu-ibu yang luar biasa. Kalau kita menanyakan bagaimana karakter anak-anak bangsa ini dididik, dilatih, kemudian dibimbing setiap hari, siapa yang punya peran besar? Inilah ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama dari Provinsi Jawa Barat yang hari ini mengunjungi Gedung DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
DPR RI Dorong Penyelesaian Kendala Pelayanan Publik
Selain mengapresiasi kontribusi Muslimat NU, Cucun menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan serta persoalan pendataan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, berbagai kendala tersebut perlu ditangani secara serius agar masyarakat memperoleh hak pelayanan dasar secara adil. Pendataan yang akurat dan sistem pelayanan yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Cucun menegaskan, DPR RI memiliki peran dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan dan legislasi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Pendidikan, kemudian juga mengenai kesehatan, menjadi catatan penting yang harus kita selesaikan. Ada berbagai kendala di BPJS, DTKS, dan lain sebagainya. Kita pastikan aspirasi ini diselesaikan dan dituntaskan di Gedung DPR ini,” tegas politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Cucun turut mengapresiasi peresmian Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Ia berharap kehadiran fasilitas kesehatan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis sekaligus mendorong pengembangan rumah sakit serupa di berbagai daerah di Jawa Barat.
“Saya apresiasi karena sudah hadir sekarang Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Semoga di setiap kabupaten/kota lahir rumah sakit-rumah sakit Muslimat di Jawa Barat,” pungkasnya.
Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis
Sementara itu, Sekretaris Muslimat NU Jawa Barat bersama jajaran pengurus, termasuk Ketua Muslimat NU Jawa Barat, Dr. Hj. R. Ella Giri Komala, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mencakup sektor pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan, Muslimat NU Jawa Barat mendorong pemerintah pusat dan DPR RI melakukan audit serta evaluasi terhadap peraturan dan surat edaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat. Evaluasi tersebut diharapkan memastikan seluruh kebijakan selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Standar Nasional Pendidikan.
Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, Muslimat NU Jawa Barat mendorong pemberian insentif daerah yang layak sesuai upah minimum regional (UMR), serta pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan teknologi bagi guru setiap enam bulan. Penguatan hubungan antara pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), dan kebutuhan dunia industri juga menjadi perhatian agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.
Di sektor perlindungan sosial, Muslimat NU Jawa Barat meminta DPR RI mendorong Kementerian Sosial melakukan evaluasi menyeluruh dan audit independen terhadap algoritma, variabel, serta indikator kemiskinan yang digunakan dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akurasi pendataan penerima bantuan sosial. Dengan sistem pendataan yang lebih baik, kondisi ekonomi keluarga diharapkan dapat tergambarkan secara realistis sehingga bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Muslimat NU Jawa Barat menekankan perlunya pemerataan akses dan penguatan fasilitas Puskesmas serta rumah sakit umum daerah (RSUD). Perhatian khusus diminta diberikan kepada wilayah Jawa Barat bagian selatan, meliputi Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Selatan, dan Cianjur Selatan.
Penguatan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan medis antara wilayah perkotaan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi DPR RI dan pemerintah. Melalui sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah, dan organisasi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih optimal. (Red/DP)
