MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, beras, dan pupuk di wilayah NTB dalam kondisi terkendali serta mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut berdasarkan laporan instansi terkait yang terus memantau stok dan kelancaran distribusi berbagai komoditas strategis.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal pada Senin (19/10/2026), di depan ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTB. Sebelumnya, ia menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB.
Miq Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait terus memperkuat koordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi tetap terjaga. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dan tidak terganggu oleh kendala penyaluran.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran terhadap informasi kelangkaan yang belum terverifikasi. Masyarakat diharapkan mengutamakan informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait sehingga situasi tetap aman dan kondusif.
Di sektor pangan, Perum Bulog bersama pemerintah kabupaten dan kota se-NTB dijadwalkan menyalurkan bantuan pangan dari Presiden pada akhir Oktober 2026. Bantuan tersebut mencakup alokasi selama tiga bulan, dengan total 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan di wilayah NTB. Pemerintah daerah bersama Bulog akan melakukan koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Sementara itu, berdasarkan laporan PT Pertamina, pasokan BBM dan LPG di NTB masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemantauan terhadap ketersediaan stok dan distribusi terus dilakukan melalui jalur pasokan, termasuk Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima.
Pengawasan distribusi tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM berjalan lancar ke berbagai wilayah, sehingga kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi dapat terus berjalan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengantisipasi kemungkinan kendala distribusi di lapangan.
Pada sektor pertanian, perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan bahwa kegiatan bongkar muat pupuk dalam jumlah memadai sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar. Pupuk yang ditangani, termasuk pupuk NPK, menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan petani di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi NTB akan terus berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan distribusi diperlukan agar pupuk dapat menjangkau petani yang berhak menerima dan mendukung kelancaran kegiatan pertanian.
Pemantauan kondisi pasokan juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui rapat koordinasi secara daring menggunakan konferensi video. Dalam pertemuan tersebut, para bupati dan wali kota melaporkan bahwa kondisi ketersediaan komoditas strategis di wilayah masing-masing masih terkendali.
Miq Iqbal menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kendala serta menindaklanjuti persoalan distribusi yang ditemukan di lapangan. Bulog, Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus menyampaikan perkembangan kondisi pasokan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak masyarakat berperan menjaga stabilitas daerah dengan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Informasi mengenai ketersediaan bahan pokok, BBM, LPG, dan pupuk sebaiknya merujuk pada keterangan resmi dari pihak berwenang.
Melalui pemantauan dan koordinasi berkelanjutan, Pemprov NTB berkomitmen menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi komoditas strategis agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. (Red/AH)
