TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berupaya memperkuat keandalan pasokan listrik di Pulau Bintan melalui usulan pembangunan pembangkit listrik mandiri kepada pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kebutuhan listrik masyarakat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan daya dari Kota Batam.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, M. Darwin, mengatakan pihaknya akan mengajukan rencana pembangunan pembangkit listrik di Pulau Bintan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Selama ini, listrik Pulau Bintan masih bergantung pada pasokan daya dari Kota Batam. Karena itu, kita coba ajukan pembangunan pembangkit sendiri ke pusat,” kata Darwin di Tanjungpinang, Selasa.
Menurut Darwin, rencana tersebut menjadi salah satu upaya jangka panjang untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Bintan. Ketergantungan terhadap pasokan listrik dari Batam dinilai perlu dikurangi agar kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat terpenuhi secara lebih aman.
Pentingnya penguatan sistem kelistrikan itu terlihat ketika Pulau Bintan, terutama Kabupaten Bintan, mengalami pemadaman listrik total selama dua hari akibat gangguan kelistrikan di Batam. Gangguan tersebut berlangsung sejak Senin (12/10) hingga Rabu (14/10).
Menyikapi kondisi tersebut, PT PLN (Persero) telah menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek untuk menjaga ketersediaan pasokan listrik di Pulau Bintan dan mencegah terulangnya pemadaman serupa.
Darwin menjelaskan, salah satu upaya yang disiapkan PLN adalah menjalin kerja sama dengan pembangkit listrik di Tanjung Sauh, Batam, untuk membantu memasok listrik ke Pulau Bintan. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan daya sembari menunggu langkah jangka panjang terkait pembangunan pembangkit mandiri.
Saat ini, kapasitas daya listrik yang tersedia di Pulau Bintan berkisar 30–35 megawatt (MW). Pasokan tersebut mengandalkan dua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dioperasikan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang.
Sementara itu, kebutuhan listrik Pulau Bintan diperkirakan mencapai 105 MW. Dengan selisih antara kapasitas yang tersedia dan kebutuhan tersebut, penambahan pasokan menjadi salah satu hal penting untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan.
“Kebutuhan listrik Pulau Bintan sekitar 105 megawatt. Kalau sebagian bisa disuplai dari Tanjung Sauh, insyaallah aman dan cukup,” ujar Darwin.
Selain menjajaki kerja sama dengan pembangkit di Tanjung Sauh, PLN juga membuka peluang kerja sama dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kabupaten Bintan. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi alternatif tambahan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah itu.
Di sisi lain, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dijadwalkan segera bertemu dengan Menteri ESDM untuk membahas usulan pembangunan pembangkit listrik di Pulau Bintan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan sumber energi yang lebih mandiri bagi wilayah tersebut.
Pemprov Kepri berharap pembangunan pembangkit listrik mandiri dapat menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan pasokan listrik di Pulau Bintan. Dengan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kebutuhan listrik Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan diharapkan tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari Batam.
Darwin menambahkan, kemandirian pasokan listrik juga akan mempermudah penanganan apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada sistem pembangkit maupun jaringan distribusi.
“Penanganannya juga lebih mudah kalau terjadi kerusakan,” katanya. (Red/Jnd)
