REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus berupaya mempercepat pembangunan daerah melalui pengajuan usulan program yang berpotensi memperoleh dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu langkah yang dilakukan adalah audiensi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Bengkulu pada Jumat (23/10/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si. Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Luhur Budi Santoso, S.T., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., serta Kepala Dinas Pariwisata Riki Irawan, S.Sos., M.Si.
Kedatangan rombongan Pemkab Rejang Lebong disambut langsung Kepala BPBPK Bengkulu, Ir. Fery Erawan, S.T., M.T., bersama jajaran. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun koordinasi dengan instansi teknis pemerintah pusat agar usulan pembangunan dapat diselaraskan dengan program kementerian terkait.
Salah satu fokus utama audiensi adalah pengembangan kawasan wisata Danau Mas Harun Bastari (DMHB) sebagai destinasi unggulan Kabupaten Rejang Lebong. Pemerintah daerah berharap dukungan APBN dapat membantu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan tersebut sehingga daya tarik wisata dan kenyamanan pengunjung semakin baik.
Kepala Dinas Pariwisata Rejang Lebong, Riki Irawan, menjelaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan sekaligus mendorong agar proposal pengembangan kawasan wisata dapat ditindaklanjuti pada tingkat kementerian.
“Kami menyampaikan proposal dan memohon dukungan dari balai agar komunikasi para pemangku kepentingan ke kementerian bisa selaras. Harapan kami, sarana dan prasarana kawasan wisata Danau Mas Harun Bastari dapat ditingkatkan dengan dukungan APBN,” ujar Riki.
Selain sektor pariwisata, Pemkab Rejang Lebong juga menjajaki peluang dukungan pembangunan melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, dan infrastruktur berbasis masyarakat. Program-program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah setempat.
Kepala DPUPRPKP Rejang Lebong, Luhur Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya proaktif dengan mengajukan berbagai usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat.
“Kami berusaha mengusulkan sebanyak-banyaknya agar kegiatan-kegiatan pembangunan ini bisa masuk ke Rejang Lebong. Tentu masih ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum usulan ini terwujud,” tegas Luhur.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menunggu alokasi anggaran, tetapi juga aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan instansi teknis pemerintah pusat. Meski demikian, realisasi setiap usulan tetap bergantung pada hasil evaluasi, kesesuaian dengan program kementerian, kelengkapan persyaratan, dan ketersediaan anggaran.
Bagi masyarakat, peningkatan infrastruktur pariwisata dan pelayanan dasar diharapkan memberikan manfaat nyata. Pengembangan Danau Mas Harun Bastari, misalnya, berpotensi mendukung kegiatan ekonomi warga melalui usaha kuliner, perdagangan, jasa, dan berbagai kegiatan ekonomi lain yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan.
Warga Rejang Lebong berharap rencana pengembangan kawasan wisata tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar.
“Kami berharap Danau Mas Harun Bastari semakin tertata, fasilitasnya lebih baik, dan pengunjung merasa nyaman. Kalau kawasan wisata berkembang, pedagang kecil dan pelaku usaha di sekitar lokasi juga diharapkan mendapat manfaat. Yang penting, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat,” ujar Aero, warga Curup Selatan.
Harapan itu mencerminkan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.
Pemkab Rejang Lebong berharap koordinasi dengan BPBPK Bengkulu dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat bagi program prioritas daerah. Jika usulan yang diajukan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan, dukungan tersebut diharapkan mempercepat peningkatan infrastruktur, memperkuat sektor pariwisata, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Melalui langkah proaktif ini, Pemkab Rejang Lebong berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan yang merata, meningkatkan potensi ekonomi lokal, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. (Red/AAP)
