BENGKULU – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) data Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar koperasi tersebut segera diluncurkan dan mulai beroperasi. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Permintaan tersebut disampaikan Mian saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran sekretaris daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (15/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif, Ambar Pertiwiningrum.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis pagi itu secara khusus membahas perkembangan pembangunan fisik KDMP yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu. Koordinasi lintas pemerintahan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi langkah percepatan agar program koperasi dapat segera direalisasikan secara optimal.
Dalam keterangannya, Mian menyampaikan bahwa progres pembangunan fisik KDMP di Provinsi Bengkulu mendapatkan penilaian cukup baik dibandingkan wilayah lain di Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).
“Realisasi pembangunan fisik KDMP di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah, termasuk yang cukup baik di wilayah Sumbagsel berdasarkan hasil penilaian dari Pangdam,” kata Mian.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan komitmen lintas sektor dalam menyukseskan program prioritas pemerintah. Pembangunan KDMP diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui koperasi.
Meski progres pembangunan fisik dinilai positif, Mian menegaskan bahwa percepatan penyelesaian administrasi tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menuntaskan proses verifikasi dan validasi data di wilayah masing-masing agar kesiapan operasional koperasi dapat dipastikan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pembangunan fisik KDMP. Namun, penyelesaian tahapan verifikasi dan validasi juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah agar program tersebut tidak terhambat oleh persoalan administratif.
“Pemerintah Provinsi terus memantau dan melakukan pendampingan pembangunan fisik. Namun, agar Kopdes Merah Putih ini bisa segera diluncurkan dan beroperasi, proses verifikasi dan validasi harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ambar Pertiwiningrum mengungkapkan bahwa pembentukan tim verifikasi dan validasi di tingkat daerah masih perlu dipercepat. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam rapat koordinasi tersebut, dari sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu, baru Kota Bengkulu yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tim verifikasi dan validasi definitif.
“Dari sembilan kabupaten dan satu kota, baru Kota Bengkulu yang sudah memiliki SK Tim Verval definitif,” ungkap Ambar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena keberadaan tim verval diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan validasi data KDMP di setiap daerah. Pemerintah kabupaten lainnya diharapkan segera menindaklanjuti pembentukan tim tersebut sesuai kebutuhan pelaksanaan program.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kementerian terkait agar pembangunan fisik serta kesiapan administrasi KDMP berjalan beriringan. Dengan demikian, koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. (Red)
