BANDUNG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dukungan tersebut diwujudkan melalui komitmen untuk mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan.
Pernyataan itu disampaikan Yandri saat menghadiri peluncuran Poliran 2026 di Monumen Perjuangan Rakyat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Ia menilai program tersebut sebagai langkah positif untuk membantu mengatasi persoalan pengangguran melalui keterlibatan berbagai pihak.
“Program ini sangat baik dan kami siap mendukung,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yandri, upaya menekan angka pengangguran juga menjadi salah satu perhatian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mengembangkan potensi ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif serta membuka lapangan pekerjaan.
Langkah tersebut sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Melalui kebijakan tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sejumlah program telah dikembangkan Kemendes PDT untuk mendorong produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Program tersebut antara lain pengembangan desa tematik, desa ekspor, dan desa wisata. Berbagai inisiatif ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperluas kegiatan usaha, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga desa.
“Kami ciptakan desa-desa tematik, desa ekspor, desa wisata, dan program lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja dan menghasilkan uang yang luar biasa,” kata Yandri.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Poliran. Menurutnya, persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
Yandri menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua hal tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat kesejahteraan dan mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Pengangguran berkurang dan pendapatan meningkat maka kesejahteraan akan hadir di desa maupun di kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa Poliran merupakan inisiatif Polri untuk membantu menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Program ini mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses perekrutan, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.
Peluncuran Poliran 2026 juga dirangkaikan dengan kegiatan uji kompetensi bagi tenaga pengamanan atau satuan pengamanan (satpam). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pencari kerja melalui sertifikasi profesi yang resmi dan kredibel. Dengan sertifikasi tersebut, tenaga kerja diharapkan memiliki bukti kompetensi yang dapat mendukung peluang mereka memasuki dunia kerja.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 4,75 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat mencapai 6,67 persen.
Melalui Poliran, Polri berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Dukungan Kemendes PDT melalui pengembangan ekonomi desa juga diharapkan memperluas sumber penyerapan tenaga kerja, sehingga upaya mengurangi pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/DP)
