SUMATERA UTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya integritas yang dimulai dari lingkungan keluarga. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sumut beserta keluarga menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Timur, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan, pengawasan, maupun penegakan hukum. Upaya tersebut juga harus dibangun melalui kesadaran moral, kejujuran, dan keteladanan yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai benteng moral pertama.
Ajakan itu disampaikan Timur saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”. Kegiatan tersebut diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas kolaborasi serta komitmennya memperkuat pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Ia menilai pendekatan yang melibatkan keluarga merupakan langkah penting untuk membangun integritas secara lebih menyeluruh.
“Upaya mencegah korupsi tidak cukup hanya melalui aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kita juga harus membangun kesadaran dan kejujuran dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga,” ujarnya.
Timur menjelaskan, Pemprov Sumut memiliki 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang mengemban tanggung jawab besar dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang tersedia, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut telah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kepatuhan administratif harus berjalan seiring dengan kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.
Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas, para pejabat menghadapi berbagai tantangan dan godaan, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga tuntutan gaya hidup berlebihan.
Karena itu, keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya perilaku koruptif. Suami dan istri diharapkan saling mengingatkan, membangun keterbukaan, menjaga kesederhanaan, serta berani membicarakan apabila terdapat penghasilan atau pemberian yang tidak wajar.
“Jangan sampai keinginan untuk terlihat berhasil justru mendorong kita mengambil jalan yang salah. Keluarga harus menjadi tempat untuk saling mengingatkan dan menjaga agar setiap langkah tetap berada dalam koridor yang benar,” pesannya.
Timur juga meminta seluruh peserta memanfaatkan kegiatan bersama KPK tersebut untuk memahami lebih jauh peran keluarga dalam mencegah risiko korupsi. Nilai-nilai yang diperoleh melalui bimtek diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan.
Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, ia mengingatkan pentingnya memberikan keteladanan kepada jajaran masing-masing. Menurutnya, integritas seorang pemimpin harus tercermin melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan kepada bawahan.
“Masyarakat Sumut membutuhkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang adil, dan pemimpin yang dapat dipercaya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Timur turut mengajak para pejabat dan keluarga menerapkan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kesembilan nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Ia berharap nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintahan.
“Jabatan dapat berganti, tetapi nama baik keluarga harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas harus dimulai dari diri sendiri, diperkuat dalam keluarga, dan diwujudkan melalui keteladanan di lingkungan kerja,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, David Sepriwasa, mengatakan bahwa KPK terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembinaan keluarga berintegritas. Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan integritas aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, termasuk pasangan.
David menjelaskan, selama ini para pegawai telah mendapatkan pembinaan dan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi melalui inspektorat maupun jajaran pemerintah. Namun, upaya tersebut perlu diperluas dengan melibatkan pasangan masing-masing agar seluruh anggota keluarga memiliki pemahaman dan komitmen yang sama.
“Pegawainya sudah berintegritas, ada pembinaan dari inspektorat. Tetapi kalau pasangannya tidak berintegritas, Pak Sekda, ujungnya pegawainya bisa goyah juga,” jelas David.
Ia menambahkan, perilaku koruptif dapat bermula dari individu, kemudian berkembang ke lingkungan keluarga hingga masyarakat. Oleh sebab itu, pasangan pejabat maupun ASN perlu memahami pentingnya menjaga integritas dan membangun kebiasaan hidup yang jujur serta bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut bersama KPK diharapkan dapat memperluas gerakan pencegahan korupsi yang tidak hanya menyasar aparatur pemerintahan, tetapi juga lingkungan keluarga. Dengan demikian, budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang dapat dipercaya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap serta 44 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut beserta pasangan masing-masing. (Red/OPL)
