JAKARTA – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut menjadi langkah politik yang berpotensi membuka proses pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
Usulan HMP itu dibahas dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sehingga proses pemakzulan atau pemberhentian dari jabatan perlu ditempuh.
Penilaian tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Meski demikian, penandatanganan usulan HMP belum serta-merta membuat seorang wakil presiden diberhentikan dari jabatannya. Proses tersebut harus melalui sejumlah tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berikut tahapan yang harus dilalui apabila usulan pemberhentian wakil presiden diproses melalui mekanisme tersebut.
HMP Ditindaklanjuti DPR
Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengatur bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
Apabila usulan HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR, parlemen selanjutnya membentuk panitia khusus (pansus). Pembentukan pansus melibatkan seluruh unsur fraksi di DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU MD3.
Pansus tersebut bertugas melakukan pembahasan dan penyelidikan terhadap materi usulan HMP. Berdasarkan Pasal 213 UU MD3, pansus memiliki waktu paling lama 60 hari sejak dibentuk untuk menyelesaikan tugasnya.
Setelah melaksanakan tugas, pansus menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya, rapat paripurna mengambil keputusan terhadap laporan tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah berikutnya.
Dibawa ke Mahkamah Konstitusi
Tahapan berikutnya adalah pengujian pendapat DPR melalui Mahkamah Konstitusi. Apabila rapat paripurna memutuskan menerima laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan mengenai HMP kepada MK.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 214 ayat (2) UU MD3. Dalam tahap ini, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR kemudian menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebaliknya, apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti, usulan pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan mengenai tindak lanjut putusan tersebut tercantum dalam Pasal 215 UU MD3.
Keputusan Akhir Berada di MPR
Setelah melalui proses di MK dan dinyatakan memenuhi ketentuan, usulan pemberhentian wakil presiden diteruskan kepada MPR. Berdasarkan Pasal 36 UU MD3, MPR hanya dapat memberhentikan wakil presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usulan pemberhentian tersebut harus berasal dari DPR.
Selanjutnya, Pasal 37 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usulan DPR mengenai pemberhentian wakil presiden paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.
Dalam sidang paripurna itu, pimpinan MPR mengundang wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan terkait usulan pemberhentiannya. Namun, apabila wakil presiden tidak hadir dalam sidang, MPR tetap dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan pemberhentian wakil presiden harus memenuhi persyaratan kuorum dan dukungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU MD3. Sidang paripurna MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR. Keputusan pemberhentian harus disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
Dengan demikian, apabila MPR memutuskan menyetujui pemberhentian, wakil presiden yang bersangkutan secara resmi berhenti dari jabatannya. Sebaliknya, apabila MPR menolak usulan tersebut, wakil presiden tetap menjalankan tugas dan kewajibannya hingga masa jabatan berakhir.
Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemakzulan wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dukungan politik atau jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan. Setiap tahapan harus memenuhi persyaratan hukum, prosedur kelembagaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Red/A1)
