MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp12,09 triliun. Target tersebut meningkat 3,71 persen dibandingkan dengan pendapatan daerah yang direncanakan pada 2026, meskipun pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan berupa penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Rancangan pendapatan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut.
Penyampaian dokumen berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi strategis. Pertimbangannya mencakup kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tersebut meliputi penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Timur menjelaskan, pemerintah provinsi juga memperhitungkan kemungkinan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, perubahan kebijakan fiskal nasional dan potensi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta inovasi digital turut menjadi pertimbangan.
“Kemudian kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, memperhitungkan penurunan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat,” jelas Timur Tumanggor.
Selain faktor fiskal dan ekonomi, asumsi strategis lainnya mencakup penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan, termasuk bencana. Pemprov Sumut juga berupaya meningkatkan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengoptimalkan berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah.
Berdasarkan perhitungan tersebut, pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD Sumut 2027 diproyeksikan sebesar Rp12.096.934.629.371. Jumlah itu meningkat Rp432.814.350.878 atau 3,71 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2026 yang mencapai Rp11.664.120.278.493.
Di sisi lain, belanja daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp12.221.934.629.371. Angka tersebut meningkat Rp543.318.806.210 atau 4,65 persen dibandingkan belanja daerah tahun 2026 yang sebesar Rp11.678.615.823.161.
Timur mengakui, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat dengan mengutamakan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
“Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas. Program yang tumpang tindih, kurang siap, tidak mendukung sasaran pembangunan atau tidak memberikan manfaat yang memadai perlu dirasionalisasi agar ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif,” ungkap Timur.
Ia berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi. Melalui pembahasan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan terbentuknya APBD yang sehat, berkualitas, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ikhwan Ritonga, bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD 2027. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif hingga mencapai kesepakatan.
Hasil pembahasan KUA-PPAS nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, proses pembahasan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Sumatera Utara. (Red/OPL)
