MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Program Kelurahan Berdaya Transformatif yang telah menyalurkan bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi kepada 432 kepala keluarga (KK) di Kota Mataram dengan realisasi mencapai 100 persen.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana saat mengunjungi rumah warga dari pintu ke pintu di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (12/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua kepala daerah untuk melihat secara langsung kondisi keluarga penerima manfaat, mendengarkan kebutuhan mereka, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi dukungan sesaat, tetapi juga menjadi modal awal bagi keluarga untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap keluar dari kemiskinan ekstrem.
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menjelaskan, Program Kelurahan Berdaya memiliki dua bentuk intervensi utama. Pertama, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui skema transformatif. Kedua, penguatan pembangunan di tingkat kelurahan atau desa melalui pendekatan tematik.
Khusus intervensi pemberdayaan ekonomi keluarga, penyaluran bantuan kepada 432 KK di Kota Mataram telah mencapai 100 persen. Para penerima sebelumnya mengajukan proposal usaha yang kemudian melalui proses verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
“Untuk intervensi di tingkat keluarga, penyalurannya sudah 100 persen. Ada 432 KK yang sudah menerima bantuan stimulan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Rata-rata mereka sudah mengajukan proposal, diverifikasi, dan sekarang sudah mulai menjalankan usaha-usaha kecil,” ujar Miq Iqbal.
Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp4 juta yang disalurkan melalui rekening masing-masing di Bank NTB Syariah. Dana tersebut dapat dicairkan sesuai kebutuhan modal usaha, sedangkan sisa dana tetap tersimpan dalam rekening sebagai tabungan.
Untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan, pemerintah juga menyiapkan tenaga pendamping yang bertugas memantau perkembangan usaha penerima manfaat. Pendampingan tersebut diharapkan membantu keluarga dalam mengelola modal, menjalankan kegiatan usaha, serta meningkatkan potensi pendapatan secara berkelanjutan.
Selain bantuan langsung kepada keluarga, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk setiap kelurahan atau desa. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah melalui pendekatan tematik.
Miq Iqbal menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari persentase penyaluran bantuan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong penerima manfaat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Karena itu, proses evaluasi, pendampingan, dan pengawasan terus dilakukan. Pemerintah juga menerapkan verifikasi secara berulang untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Pengawasan tersebut diperkuat melalui audit oleh Inspektorat Provinsi NTB agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap masyarakat Kota Mataram. Ia berharap bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan memperkuat perekonomian rumah tangga.
“Luar biasa, kedatangan Pak Gubernur membawa berkah. Ibu dan Bapak dibawakan bantuan uang dalam rekening yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi. Bagi yang memiliki usaha atau berdagang, silakan manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Mohan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kepercayaan pemerintah dengan menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Menurutnya, dukungan dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan program pemberdayaan memberikan manfaat nyata.
Manfaat bantuan tersebut turut dirasakan warga penerima. Aminah (54), salah seorang penerima manfaat di Kelurahan Bintaro, mengaku bersyukur karena memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha berjualan.
“Sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Wali Kota karena sudah memberikan bantuan kepada kami masyarakat di Bintaro. Dengan bantuan ini, kami bisa membeli barang untuk modal jualan agar ada pemasukan lebih,” ungkapnya.
Penerima manfaat lainnya, Bahri (47), juga menyampaikan bahwa dirinya menerima bantuan sebesar Rp4 juta. Ia memilih mencairkan dana sesuai kebutuhan usaha, sementara sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening tabungan.
Melalui Program Kelurahan Berdaya Transformatif, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram berharap pemberdayaan ekonomi keluarga dapat berjalan beriringan dengan penguatan pembangunan di tingkat kelurahan dan desa.
Program ini diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan dukungan modal, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari semakin banyaknya keluarga yang mampu mandiri secara ekonomi dan berkurangnya jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. (Red/AH)
