NTB – Anggota DPD RI sekaligus Anggota MPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Evi Apita Maya, menggelar Sarasehan Kebangsaan bersama kader Karang Taruna se-Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (8/11).
Kegiatan tersebut mengangkat tema utama “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.” Sarasehan ini menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk memahami sistem ketatanegaraan sekaligus meningkatkan peran mereka dalam mengawal pembangunan, khususnya di kawasan strategis pariwisata Mandalika.
Acara diawali dengan laporan dan sambutan Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut, Sri Anom. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Senator Evi Apita Maya yang telah meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan para pemuda.
“Karang Taruna Kecamatan Pujut siap mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah,” tegas Sri Anom.
Organisasi kepemudaan tersebut tidak hanya ingin menjadi penggerak kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengawal dan menjalankan program prioritas pemberdayaan ekonomi serta pendidikan di kawasan Mandalika.
Sambutan serupa disampaikan Camat Pujut. Pemerintah kecamatan menyambut baik pelaksanaan sarasehan tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif pusat, serta organisasi kepemudaan desa sangat diperlukan.
Camat Pujut berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memanfaatkan potensi kawasan pariwisata Mandalika untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Pemuda Harus Terlibat dalam Ekonomi Mandalika
Dalam pemaparannya, Evi Apita Maya menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemuda yang tinggal di sekitar Sirkuit Internasional Mandalika dalam mengawal program-program prioritas nasional. Dua program yang menjadi perhatian adalah Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Evi, Kecamatan Pujut memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi kawasan pariwisata Mandalika yang dikenal hingga tingkat internasional. Namun, keberadaan destinasi wisata dan penyelenggaraan berbagai ajang internasional tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat lokal, terutama generasi muda, hanya menjadi penonton.
“Kecamatan Pujut ini adalah rumah bagi Sirkuit Mandalika. Pariwisata dunia ada di depan mata kalian. Pemuda dan Karang Taruna sebagai potensi anak muda Pujut harus diintegrasikan langsung ke dalam rantai pasok ekonomi dan peningkatan kualitas SDM. Hal ini ke depan dapat ditingkatkan melalui Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Evi.
Ia berharap pemuda dapat mengambil bagian dalam rantai pasok ekonomi pariwisata, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan potensi usaha lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan Mandalika juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitarnya.
Kuis Kebangsaan Bangun Antusiasme Peserta
Suasana sarasehan berlangsung interaktif ketika memasuki sesi kuis wawasan kebangsaan. Evi mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai Pancasila, pemahaman kebangsaan, serta strategi pemuda dalam mengawal pembangunan desa di kawasan Mandalika.
Para kader Karang Taruna terlihat antusias menjawab pertanyaan yang diberikan. Peserta yang berhasil memberikan jawaban secara tepat memperoleh hadiah dari Evi Apita Maya.
Sesi tersebut tidak hanya menciptakan suasana akrab antara narasumber dan peserta, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur pemahaman serta mendorong daya kritis generasi muda terhadap persoalan kebangsaan dan pembangunan daerah.
Akademisi Unram Paparkan Perubahan Kewenangan MPR
Materi ketatanegaraan turut disampaikan akademisi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram), Taufan, M.H. Dalam kuliah umum tersebut, ia menguraikan sejarah MPR RI, perubahan UUD 1945, serta transformasi kedudukan dan kewenangan MPR setelah reformasi.
Taufan menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama dan Orde Baru, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat berdasarkan naskah asli UUD 1945. Namun, Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar melalui empat tahap amendemen UUD 1945 yang berlangsung pada 1999–2002.
“Amandemen konstitusi memindahkan kedaulatan rakyat ke dalam supremasi konstitusi (constitutional supremacy). MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK, dengan kewenangan spesifik mengatur konstitusi dan tata perundang-undangan,” urai Taufan.
Ia juga menjelaskan bahwa anggota DPD RI secara otomatis menjadi anggota MPR RI. Posisi tersebut menjadi salah satu jalur yang menghubungkan aspirasi daerah dengan proses ketatanegaraan di tingkat pusat.
Menurut Taufan, pemuda di kawasan strategis seperti Pujut perlu memiliki pemahaman hukum dan ketatanegaraan yang memadai. Pengetahuan tersebut penting agar mereka dapat mengawal kebijakan investasi dan pembangunan desa secara kritis, bijaksana, serta sesuai dengan konstitusi.
“Perubahan fungsi MPR menjadi penjaga konstitusi menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat membutuhkan keaktifan warga negara. Pemuda Pujut harus cerdas secara hukum agar tidak terpinggirkan oleh arus modernisasi kawasan Mandalika,” pungkasnya.
Rangkaian Sarasehan Kebangsaan ditutup dengan penyerahan bingkisan secara simbolis. Pada kesempatan itu, jajaran Karang Taruna menyatakan komitmen untuk menjadi bagian dari upaya menjaga konstitusi, menyebarluaskan pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan MPR RI, serta menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat.
Karang Taruna juga menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemuda Pujut semakin memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara sekaligus mampu mengambil peran strategis dalam mendorong kemajuan kawasan Mandalika. (Red/AH)
