MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Memasuki penyelenggaraan ke-20 sepanjang 2026, program tersebut kembali digelar dengan menyasar masyarakat Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lapangan Pixball Pagesangan, Mataram, ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaan GPM juga merupakan respons terhadap kebutuhan warga yang mengharapkan kehadiran pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, didampingi Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM di Pagesangan merupakan tindak lanjut atas permintaan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan pelayanan secara langsung agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan lebih mudah. Upaya tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan di wilayah NTB.
“GPM kita yang ke-20 selama tahun 2026 ini menyasar di Kelurahan Pagesangan Baru. Karena memang ini permintaan dari warga, perlu ada sentuhan gerakan pangan murah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” ujar Lalu Mirza saat diwawancarai di lokasi kegiatan.
Pelaksanaan GPM mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pagesangan, Baiq Tini, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menilai selisih harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan GPM lebih rendah sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 dibandingkan harga di pasaran.
Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, telur, gula, minyak goreng, hingga sejumlah komoditas sembako lainnya. Ketersediaan beragam bahan pokok dalam satu lokasi dinilai memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sangat membantu sekali kita untuk yang GPM ya, lumayan selisihnya ada 1.000, ada 2.000-an sampai 3.000-an. Tadi ada beras, telur, gula, minyak, sembako sudah,” ungkap Baiq Tini.
Ia berharap kegiatan pasar murah dapat dilaksanakan lebih sering agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Bahkan, menurutnya, GPM idealnya dapat digelar minimal satu kali setiap bulan untuk membantu meringankan pengeluaran rumah tangga.
“Sering-sering saja. Bagus ini membantu, sangat membantu. Kalau bisa beras saja diturunkan lagi harganya bersama yang lain,” tambahnya.
Lalu Mirza menjelaskan, pelaksanaan GPM tidak hanya menyasar kelurahan berdaya, tetapi juga terbuka bagi wilayah lain yang membutuhkan. Kepala lingkungan, kepala desa, maupun lurah dapat mengajukan permohonan agar kegiatan serupa dilaksanakan di wilayah masing-masing. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memberikan pelayanan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi antusiasme warga yang mengikuti kegiatan di Pagesangan. Menurutnya, aktivitas jual beli berlangsung tertib dan tidak terjadi penumpukan maupun desak-desakan. Pengaturan keluar-masuk pembeli berjalan baik berkat koordinasi petugas serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbelanja secara tertib.
Keberhasilan pelaksanaan GPM, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan Satgas Pangan, unsur pemerintah pusat, kepolisian, TNI, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan pelaku UMKM menjadi bagian penting agar program stabilisasi pangan juga memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Meski bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang dan UMKM. Penetapan harga diupayakan tetap wajar sehingga masyarakat memperoleh manfaat tanpa menghilangkan kesempatan pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang layak.
“Jangan terlalu menekan juga, sewajarnya saja. UMKM supaya dapat untung juga kan, kalau terlalu ditekan nanti seperti air muncrat karena terlalu keras. Jadi semua dapat untung, tapi yang kita jaga adalah kestabilan, normal harga, dan ketersediaannya,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan GPM secara berkelanjutan, Pemprov NTB berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, akses terhadap bahan pangan pokok semakin mudah, serta stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah dapat dipertahankan. Di sisi lain, keterlibatan UMKM lokal diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara seimbang dan berkelanjutan. (Red/AH)
