TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) terus memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong terciptanya perdagangan yang jujur dan adil. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sidang Tera Ulang (STU) terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) milik pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Tanjungpinang.
Kegiatan tera ulang kali ini dilaksanakan di Pasar Puan Perak pada 9 hingga 11 November 2026. Selanjutnya, pelayanan serupa dijadwalkan berlangsung di Pasar Potong Lembu pada 12 hingga 13 November 2026. Pelayanan tera ulang dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh timbangan yang digunakan pedagang memenuhi ketentuan metrologi legal. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen memperoleh kepastian mengenai ketepatan takaran dan berat barang yang dibeli, sementara pedagang dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai standar.
Dalam kegiatan ini, petugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kota Tanjungpinang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap timbangan milik para pedagang. Pemeriksaan mencakup kondisi fisik serta tingkat ketepatan alat timbang untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar metrologi yang berlaku.
Timbangan yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus pengujian akan diberikan tanda tera. Tanda tersebut menjadi bukti bahwa alat timbang telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi ketentuan sehingga layak digunakan dalam kegiatan perdagangan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Riany, mengatakan kegiatan tera ulang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah untuk memastikan transaksi jual beli berlangsung secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan timbangan yang digunakan pedagang benar-benar akurat dan sesuai ketentuan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan kepastian atas takaran barang yang dibeli, sementara pedagang juga dapat menjalankan usahanya dengan baik tanpa merugikan konsumen,” ujar Riany, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang, Djoko Soesilo, menjelaskan bahwa petugas akan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap setiap alat timbang yang dibawa pedagang. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah timbangan tersebut masih berfungsi dengan baik dan memiliki tingkat ketepatan sesuai standar yang ditetapkan.
“Petugas akan memeriksa kondisi fisik serta melakukan pengujian terhadap ketepatan timbangan. Apabila memenuhi persyaratan, alat timbang tersebut akan diberikan tanda tera sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi ketentuan,” jelas Djoko.
Djoko juga mengimbau seluruh pedagang agar memanfaatkan pelayanan tera ulang yang diselenggarakan pemerintah daerah. Ia mengingatkan pentingnya memastikan seluruh alat timbang yang digunakan dalam aktivitas perdagangan selalu berada dalam kondisi baik dan memiliki tanda tera yang masih berlaku.
Menurutnya, ketepatan alat ukur dan timbang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Oleh karena itu, kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang secara berkala perlu terus ditingkatkan.
Melalui kegiatan tersebut, Disdagin Kota Tanjungpinang berharap kesadaran para pedagang terhadap pentingnya penggunaan alat ukur yang sesuai ketentuan semakin meningkat. Pemerintah daerah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh haknya sebagai konsumen, terutama dalam hal ketepatan takaran dan berat barang yang dibeli.
Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, kegiatan tera ulang ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tertib ukur di lingkungan perdagangan. Dengan alat timbang yang akurat dan telah memenuhi ketentuan metrologi legal, diharapkan tercipta iklim perdagangan yang sehat, transparan, serta berkeadilan di Kota Tanjungpinang.
Langkah ini sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen, sehingga pasar tradisional tetap menjadi ruang transaksi ekonomi masyarakat yang aman dan dapat diandalkan. (Red/YSS)
