PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong investasi sektor perumahan, mempercepat pengurangan angka kekurangan kebutuhan rumah atau backlog, serta mendukung penataan kawasan permukiman yang terintegrasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI, Deddy Indrasetiawan, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026). Pertemuan strategis itu turut dihadiri Ketua DPD APERSI Sumatera Barat, Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang, Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari prospek investasi perumahan, percepatan penanganan backlog perumahan, hingga penataan kawasan permukiman terpadu seiring perkembangan Padang menuju kota metropolitan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan kota satelit yang dilengkapi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
Melalui konsep tersebut, pengembang diharapkan berperan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas mengawal ketersediaan fasilitas publik agar kawasan perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah, tetapi juga didukung sarana dan prasarana yang memadai.
Audiensi tersebut juga membahas kemudahan iklim investasi di Kota Padang serta peluang penyesuaian tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kedua aspek tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketersediaan lahan dan peluang pengembangan sektor perumahan di daerah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik peluang kerja sama antara Pemko Padang dan APERSI. Menurutnya, kolaborasi dengan para pengembang memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat, terutama di tengah perkembangan Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan metropolitan.
“Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya,” kata Fadly Amran.
Selain mendorong investasi dan pembangunan hunian, Fadly meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait segera menuntaskan persoalan legalitas fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan. Menurutnya, kepastian administrasi dan sertifikasi aset menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan kawasan permukiman serta pemanfaatan fasilitas publik oleh masyarakat.
“Saya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan,” tegas Fadly.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, menyatakan komitmen organisasinya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut juga mencakup kelompok masyarakat di bawah kategori MBR yang membutuhkan akses terhadap tempat tinggal layak dan terjangkau.
“APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR, serta mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah,” ungkap Deddy Indrasetiawan.
Deddy juga menyoroti kebijakan penyesuaian target LP2B di Kota Padang yang dinilai memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan investasi sektor perumahan. Ia menyebutkan, alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 87 persen. Penetapan tersebut mempertimbangkan kondisi wilayah serta karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan.
“Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan,” pungkasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemko Padang dan APERSI diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat penyediaan hunian terjangkau, serta memastikan pembangunan kawasan perumahan berjalan selaras dengan kebutuhan fasilitas publik dan ketentuan tata ruang. Dengan demikian, pertumbuhan sektor perumahan di Kota Padang diharapkan tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Red/MA)
