BADUNG – Kementerian Transmigrasi terus mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus pengembangannya adalah memperkuat sektor peternakan guna meningkatkan ketersediaan protein hewani, khususnya daging sapi dan susu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Nasional di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud), Badung, Bali, Jumat (6/11/2026).
Seminar tersebut mengangkat tema “Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health”. Kegiatan ini dihadiri Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.; Dekan FKH Unud Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si.; perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, serta perwakilan fakultas kedokteran hewan dari berbagai perguruan tinggi. Hadir pula pelaku usaha pakan dan obat-obatan hewan serta mahasiswa.
Dalam paparannya, Viva Yoga mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah menerima 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Pulau Jawa yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Usulan tersebut antara lain bertujuan membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi, sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Juga ada aktivitas ekonomi dan sosial,” ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (7/11/2026).
Dari puluhan proposal tersebut, Kementerian Transmigrasi telah menyetujui pembukaan kawasan baru di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan salah satu kabupaten di Sulawesi. Di Batam, kawasan yang dikembangkan berada di wilayah Barelang.
Viva Yoga menjelaskan, pembukaan kawasan transmigrasi di salah satu kabupaten di Sulawesi mendapat sambutan positif dari kepala daerah setempat. Kehadiran kawasan baru tersebut dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan akses wilayah yang sebelumnya membutuhkan biaya perjalanan lebih mahal dibandingkan perjalanan menuju Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa pembukaan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi ekonomi daerah. Ketersediaan sumber daya dan peluang pengembangan usaha menjadi salah satu syarat penting sebelum pemerintah menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan transmigrasi.
“Tanpa itu kita tidak akan buka,” paparnya.
Menurut Viva Yoga, orientasi program transmigrasi saat ini telah mengalami perubahan. Transmigrasi tidak lagi sekadar berfokus pada pemindahan penduduk, tetapi diarahkan pada pengembangan ekonomi kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, program transmigrasi masih diminati masyarakat. Saat ini, terdapat sekitar 10.000 kepala keluarga yang telah mendaftar sebagai calon transmigran, meskipun program tersebut belum disosialisasikan secara luas.
“Ada 10.000 kepala keluarga mendaftar menjadi transmigran. Program ini belum disosialisasikan, bila disosialisasikan peminatnya akan lebih melimpah,” tambahnya.
Sejak program transmigrasi dimulai pada 1950, tercatat sebanyak 2,2 juta transmigran atau sekitar 9,2 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarga mereka telah mengikuti program tersebut. Peserta transmigrasi saat ini juga tidak hanya berasal dari Jawa dan Bali, tetapi turut mencakup masyarakat dari daerah lain, termasuk Lampung.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga menyoroti kontribusi kawasan transmigrasi terhadap keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya, kawasan transmigrasi selama ini berperan sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan nasional.
“Kawasan transmigrasi berkontribusi dalam kesuksesan ini sebab kawasan transmigrasi merupakan sentra tanaman pangan,” tuturnya.
Setelah swasembada beras tercapai, pemerintah kini perlu memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani. Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan peningkatan kegiatan budi daya perikanan air tawar.
Kementerian Transmigrasi juga telah menjalin sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pengembangan sektor tersebut.
“Kementerian Transmigrasi telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini,” ujar mantan Presidium Majelis Nasional KAHMI tersebut.
Viva Yoga berharap Fakultas Kedokteran Hewan di berbagai perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam mewujudkan swasembada protein hewani. Sebanyak 14 fakultas kedokteran hewan yang tersebar di sejumlah kampus di Indonesia didorong untuk berkontribusi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi peternakan, kesehatan hewan, serta peningkatan kualitas produksi ternak.
Ia memaparkan, berdasarkan data kebutuhan komoditas pangan nasional, kebutuhan daging sapi dan kerbau mencapai 794,29 ribu ton. Sementara itu, produksi dalam negeri baru mencapai 421,21 ribu ton. Adapun kebutuhan susu nasional mencapai 4,7 juta ton, sedangkan ketersediaannya hanya sekitar 820,87 ribu ton pada 2025. Berbeda dengan kedua komoditas tersebut, produksi daging ayam ras dan telur di Indonesia tercatat mengalami surplus.
“Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat kita impor,” kata Viva Yoga.
Kesenjangan antara kebutuhan dan produksi daging sapi serta susu tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan sektor peternakan nasional. Viva Yoga berharap Indonesia dapat mengembangkan industri peternakan seperti Selandia Baru yang dikenal memiliki sektor peternakan maju.
“Di Indonesia lahannya lebih luas daripada Selandia Baru dan kita juga punya savana,” katanya.
Untuk mendukung pengembangan peternakan, Kementerian Transmigrasi memiliki lahan seluas 3,1 juta hektare yang berpotensi dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Lahan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan peternakan modern dan peningkatan produksi protein hewani.
Viva Yoga menegaskan bahwa pencapaian swasembada protein hewani membutuhkan kerja sama lintas sektor. Sinergi perlu dibangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), pihak swasta, fakultas kedokteran hewan, hingga mitra dari luar negeri.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Transmigrasi berencana menjalin kerja sama dengan FKH Universitas Udayana untuk mengelola dan mengembangkan lahan potensial menjadi kawasan peternakan sapi modern. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghasilkan ternak yang unggul, sehat, dan produktif.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi kawasan transmigrasi, memperkuat industri peternakan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. (Red/Rls)
