BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung hasil pembangunan rumah di kawasan permukiman padat penduduk Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Wali Kota Bogor menyusuri gang-gang kecil untuk melihat kondisi rumah warga yang telah mendapatkan bantuan perbaikan. Peninjauan dilakukan guna memastikan hasil pembangunan melalui program BSPS sesuai dengan tujuan dan kondisi rumah yang diharapkan setelah mendapatkan intervensi pemerintah.
Maruarar juga memeriksa secara langsung perubahan kondisi rumah sebelum dan sesudah diperbaiki. Di antara penerima manfaat program tersebut terdapat seorang ibu yang sehari-hari bekerja sebagai penjual soto dan seorang bapak yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota.
Kunjungan lapangan itu menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.
Maruarar menegaskan, pelaksanaan program perumahan membutuhkan perencanaan yang menyeluruh serta dukungan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah perlu mengintegrasikan beragam bentuk bantuan agar intervensi yang diberikan dapat memberikan hasil optimal.
“Tentu dengan niat baik, tapi juga mesti punya konsep yang utuh. Jadi kita bagaimana menggabungkan berbagai macam dukungan negara,” ujar Maruarar.
Ia mengungkapkan, jumlah rumah yang mendapatkan program bedah rumah di Kota Bogor menjadi yang terbanyak sepanjang masa di Jawa Barat. Jumlahnya meningkat signifikan dari sebelumnya 6.360 unit menjadi 49.229 unit.
Khusus pada tahun ini, sebanyak 1.249 rumah di Kota Bogor telah mendapatkan perbaikan melalui program Kementerian PKP. Meski demikian, Maruarar mengingatkan bahwa pelaksanaan bantuan harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat.
Ia juga menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setelah rumah warga diperbaiki, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat turut membantu melalui fasilitasi sertifikat tanah bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penerima bantuan bedah rumah yang memenuhi kriteria.
“Tapi tentu harus tepat sasaran. Nah, sesudah rumahnya diperbaiki, datang nih ATR/BPN bantu kerja sama dengan perumahan, bantu sertifikat buat rakyat. Ada kriterianya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah atau penerima bedah rumah.
Dengan bantuan antarlintas instansi, lembaga, dan kementerian negara harus hadir,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Maruarar atas dukungan pemerintah pusat melalui program perbaikan rumah bagi masyarakat Kota Bogor.
Dedie mengatakan, kunjungan tersebut memberikan pesan penting mengenai perlunya intervensi lintas sektor, termasuk sektor keuangan, untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Dengan intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, artinya bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan nantinya justru masyarakat yang tangannya di atas akan lebih banyak, sementara yang masih harus dibantu, kita fokus bantu sesuai dengan data yang kita miliki,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Bogor berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga dapat terus diperkuat. Dengan demikian, upaya pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas hunian, tetapi juga mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red/IU)
