MEDAN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA) sebagai upaya memperkuat tertib administrasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan laporan dan pendataan kegiatan PKK. Melalui platform digital tersebut, proses pelaporan diharapkan berlangsung lebih mudah, terintegrasi, akurat, dan mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas atau paperless.
Peluncuran SIPANDA dilaksanakan dalam rangkaian Jambore Kader TP PKK se-Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Medan, Jalan Sutomo Nomor 1, Medan, Selasa (3/11/2026). Kegiatan yang berlangsung pada 2–4 November 2026 itu diikuti seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota beserta kader PKK dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Kahiyang mengatakan, melalui aplikasi SIPANDA, seluruh TP PKK kabupaten/kota kini dapat mengunggah laporan kegiatan secara langsung melalui sistem yang telah disediakan. Dengan demikian, proses pengumpulan dan pengelolaan data diharapkan menjadi lebih tertib dan terpantau.
“Jadi kabupaten/kota sudah bisa meng-upload segala laporan melalui aplikasi SIPANDA. Aplikasi ini mendukung tertib administrasi,” ucap Kahiyang.
Ia menjelaskan, SIPANDA juga menjadi salah satu instrumen penilaian dalam kategori perlombaan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, khususnya kategori Tertib Administrasi PKK. Karena itu, kelengkapan laporan dan kesesuaian data yang diunggah ke dalam aplikasi menjadi hal penting bagi setiap daerah.
Kahiyang mencontohkan, hasil kunjungan lapangan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan dengan baik belum tentu sejalan dengan kelengkapan laporan administrasi dalam aplikasi. Ketidaksesuaian tersebut dapat memengaruhi hasil penilaian.
“Ada salah satu daerah, pada saat kunjungan ke lokasi itu bagus. Tapi setelah melihat di aplikasi SIPANDA, ada yang kurang. Sehingga mengurangi nilai,” kata Kahiyang.
SIPANDA dikembangkan untuk mendukung pencatatan dan pengiriman laporan harian yang dilengkapi foto dokumentasi, laporan bulanan, serta laporan tahunan beserta dokumen pendukung. Aplikasi ini juga menyediakan fasilitas rekapitulasi data secara real-time, mulai dari tingkat dasawisma, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Selain mendukung administrasi, platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Sejumlah program yang tercakup di antaranya Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, AKU HATINYA PKK, hingga pemeriksaan IVA Test.
“Aplikasi ini diharapkan dapat membantu kader PKK dalam melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan secara lebih tertib, akurat, dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kahiyang juga menyerap aspirasi para kader PKK dari seluruh kabupaten/kota di Sumut. Diskusi dilakukan untuk membahas rencana program kerja tahun 2027 sekaligus mengidentifikasi kebutuhan kader dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi keluarga, Kahiyang turut menyerahkan sejumlah bantuan peralatan usaha. Bantuan tersebut meliputi mesin jahit, mesin jahit obras, mesin kopi, kambing, serta mesin pengiris ubi, pisang, tempe, dan berbagai peralatan pendukung usaha lainnya.
Kahiyang berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan PKK di daerah. Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh TP PKK kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta evaluasi secara berkelanjutan terhadap perkembangan UMKM dan kelompok usaha binaannya.
Pada akhir kegiatan, Kahiyang mengumumkan Kabupaten Padanglawas Utara sebagai juara umum Jambore Kader TP PKK se-Sumut Tahun 2026. Ia kemudian menyerahkan trofi bergilir kepada perwakilan Kabupaten Padanglawas Utara sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang diraih.
Melalui peluncuran SIPANDA, penyerahan bantuan usaha, dan penyelenggaraan jambore kader, TP PKK Sumut terus mendorong penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas administrasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program PKK secara terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. (Red/OPL)
