JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penataan kawasan tambang tersebut harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi daerah penghasil.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak. Pertemuan berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat strategis tersebut digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Provinsi Maluku pada pekan berikutnya. Pertemuan itu sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menegaskan bahwa kebijakan penataan tambang Gunung Botak harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif yang membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam rantai pengelolaan pertambangan.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (13/11/2026).
Gubernur menyampaikan tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Gunung Botak.
Pertama, apabila kemampuan permodalan BUMD belum memadai, BUMN yang memperoleh mandat mengelola tambang diharapkan membangun kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku. Skema kerja sama tersebut dinilai penting agar pelaku usaha daerah tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Kedua, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang optimalisasi kewenangan dalam mendukung proses penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, Hendrik mendorong adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan. Menurutnya, daerah penghasil harus memperoleh manfaat nyata dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam sehingga pendapatan tersebut dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi itu, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku turut menyampaikan perkembangan kondisi keamanan di kawasan tambang Gunung Botak. Keduanya melaporkan bahwa kawasan tersebut telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk ke kawasan tambang, serta mendirikan sejumlah pos pengamanan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali berlangsung.
Kedua institusi juga menyatakan dukungan terhadap proses penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penertiban diharapkan dapat berjalan tertib sekaligus meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang terbebas dari sisa material maupun peralatan yang digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. Pembersihan dan penataan kembali kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk mengendalikan kawasan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Rapat koordinasi lintas lembaga tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.; Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon; Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto; Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas; serta Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.
Hadir pula perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, perwakilan TNI Angkatan Udara, serta PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI. Hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, terutama menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Provinsi Maluku.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan tambang Gunung Botak dapat menghasilkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesempatan bagi masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Buru, agar dapat berpartisipasi secara nyata dan menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri. (Red/AHF)
