JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran yang tersebar di 19 lokasi pada lima provinsi dan delapan kabupaten, Kamis (12/11/2026). Penyerahan tersebut menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada keluarga transmigran yang selama bertahun-tahun menunggu pengakuan resmi atas tanah tempat tinggal dan lahan usaha mereka.
Bagi masyarakat transmigrasi, sertipikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan yang sah memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta kepastian dalam mengelola tanah yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Dengan adanya sertipikat, masyarakat juga memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha pertanian maupun kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Salah satu penerima sertipikat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2000. Setelah menunggu selama 26 tahun, ia akhirnya memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.
“Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya,” ungkap Abdul saat menyampaikan testimoninya secara daring dari Luwu Timur.
Kebahagiaan serupa dirasakan Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia telah menanti selama 13 tahun untuk mendapatkan sertipikat tanah.
“Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi,” ujar Kornelis.
Menteri Transmigrasi: Kepastian Tanah Merupakan Kewajiban Negara
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sertipikat tanah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat transmigrasi. Menurutnya, para transmigran telah memberikan kontribusi besar selama puluhan tahun dalam membangun kawasan, membuka wilayah baru, dan menggerakkan perekonomian daerah.
“Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut,” ujar Menteri Iftitah di Gedung Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Penyerahan sertipikat dilaksanakan secara serentak di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertipikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah mereka.
Menteri Iftitah juga menekankan besarnya kontribusi masyarakat transmigrasi terhadap pembangunan nasional. Program transmigrasi dinilai turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi masyarakat transmigrasi juga terlihat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Salah satu contohnya adalah Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang disebut menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
“Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini,” kata Menteri Iftitah.
Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk terus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang masih menunggu dapat segera memperoleh haknya. Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati maupun dikelola masyarakat.
Kepastian kepemilikan tanah diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan keluarga transmigran. Selain menjadi dasar untuk merencanakan masa depan, sertipikat juga dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pertanian, menjalankan usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan transmigrasi tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diserahkan. Lebih jauh, keberhasilan tersebut tercermin dari semakin kuatnya kepastian hak, tumbuhnya rasa aman, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Bagi keluarga yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun, penyerahan sertipikat ini menjadi titik akhir dari penantian panjang sekaligus awal untuk menata masa depan dengan lebih pasti. Pemerintah berharap kepastian hukum atas tanah dapat mendorong masyarakat transmigrasi semakin produktif dan terus berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun nasional. (Red/Rls/AAP)
