KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, aksesibel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Sosialisasi Program Disabilitas pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dining, Kelurahan Santi, Kecamatan Raba, Kota Bima, tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Hj. Suharni, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, seluruh kepala puskesmas se-Kota Bima, serta para pimpinan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas di wilayah tersebut.
Sosialisasi ini bertujuan membahas sekaligus merumuskan tata kelola penanganan disabilitas secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun perubahan pola pikir dan perspektif masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam memahami persoalan disabilitas.
Disabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ketersediaan fasilitas publik, sistem pelayanan, serta kebijakan pemerintah. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan setiap warga negara memperoleh ruang, kesempatan, dan hak yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam arahannya, Hj. Suharni menyampaikan amanat Wali Kota Bima bahwa sosialisasi program disabilitas merupakan langkah awal untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin inklusif, aksesibel, humanis, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurutnya, terdapat tiga komitmen utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan Kota Bima yang ramah disabilitas, inklusif, dan bebas diskriminasi. Pertama, memperkuat regulasi serta perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, membangun kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi maupun komunitas penyandang disabilitas. Ketiga, memastikan dukungan anggaran yang responsif dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.
Selain tiga komitmen tersebut, Hj. Suharni menjelaskan empat strategi prioritas yang perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Strategi itu meliputi penguatan pendidikan inklusif, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan alat bantu dan dukungan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Ia menegaskan, keempat strategi tersebut harus berjalan secara terpadu dan saling melengkapi. Pendidikan menjadi pintu pembuka masa depan, pelayanan kesehatan berperan menjaga kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi mendorong kemandirian, sedangkan penyediaan alat bantu mendukung aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas memiliki hak, kesempatan, dan potensi yang sama untuk berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, tugas kita bersama adalah memastikan tidak ada hambatan lingkungan, pelayanan, maupun kebijakan yang membatasi ruang gerak dan kesempatan mereka,” ujar Hj. Suharni.
Pada kesempatan tersebut, ia berharap kegiatan sosialisasi tidak berhenti pada diskusi dan peningkatan pemahaman semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian serius antara lain penyusunan data penyandang disabilitas secara terpadu, pelaksanaan audit aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas publik, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan inklusif, serta penguatan evaluasi publik dengan melibatkan secara aktif organisasi dan komunitas penyandang disabilitas.
Penyusunan data terpadu dinilai penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam merancang program dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, audit aksesibilitas diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan pada bangunan maupun fasilitas publik agar dapat dilakukan perbaikan secara bertahap.
Pelibatan organisasi dan komunitas penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Dengan keterlibatan langsung kelompok yang menerima manfaat kebijakan, pemerintah dapat memperoleh masukan mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam mengakses pelayanan publik.
Melalui kegiatan Sosialisasi Program Disabilitas ini, Pemerintah Kota Bima berharap terbangun sinergi dan kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kebijakan dan pelayanan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga terwujud Kota Bima yang semakin inklusif, ramah, aksesibel, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh warganya. (Red/AH)
