KOTA BIMA – DPRD Kota Bima terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan reses yang menjadi sarana penyerapan aspirasi sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai proses pengusulan program pembangunan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm., memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan program melalui Pokir dalam kegiatan reses yang berlangsung di Kantor Lurah Manggemaci, Rabu (11/11/2026) sore.
Dalam dialog bersama masyarakat, Alfian menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan warga harus mengikuti tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mendadak karena memerlukan persiapan, pembahasan, serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Alfian mengungkapkan, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan arahan terkait sejumlah aspek tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
Menurutnya, aspirasi yang hendak diperjuangkan agar masuk dalam penganggaran tahun berikutnya perlu dipersiapkan sejak jauh hari, bahkan sejak satu tahun sebelumnya. Dengan demikian, usulan dapat mengikuti seluruh tahapan perencanaan dan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan.
“Ini penting kami jelaskan kepada masyarakat agar memahami bagaimana alur perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai ketika ada usulan yang belum terealisasi, kemudian masyarakat menganggap anggota dewan tidak memperjuangkan aspirasinya. Ada tahapan dan mekanisme yang harus kita ikuti bersama,” jelas Alfian.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tetap menjadi perhatian DPRD. Berbagai usulan tersebut akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.
Sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Bima, Alfian juga menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat masuk ke dalam proses perencanaan dan penganggaran sesuai prosedur.
Sementara itu, Tenaga Pakar DPRD Kota Bima, Adisan, memberikan pemaparan teknis mengenai hubungan antara Pokir DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat memiliki peluang untuk diakomodasi dalam APBD sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.
Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan dokumen pendukung. Masyarakat diharapkan menyertakan dokumentasi kondisi lapangan, foto lokasi, serta dokumen lain yang dapat memperkuat urgensi dan kebutuhan terhadap program yang diusulkan.
Adisan juga menyarankan agar aspirasi yang disampaikan melalui reses turut diajukan dalam forum Musrenbang. Langkah tersebut diperlukan agar usulan masyarakat memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Akan semakin bagus kalau satu objek usulan disampaikan melalui reses dan juga Musrenbang. Dengan begitu, ketika dilakukan perumusan dan penilaian, usulan tersebut memiliki peluang mendapatkan skor yang lebih tinggi,” terangnya.
Lebih lanjut, Adisan menjelaskan bahwa usulan yang telah melewati tahapan perumusan dan penilaian dapat ditindaklanjuti melalui survei teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Survei tersebut bertujuan memastikan kesesuaian kondisi lapangan sekaligus menilai kelayakan teknis program yang diajukan.
Hasil dari seluruh tahapan tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penganggaran daerah. Karena itu, usulan yang dinilai menjadi kebutuhan prioritas masyarakat perlu terus dikawal agar memperoleh ruang dalam APBD.
Melalui kegiatan reses di Kelurahan Manggemaci, DPRD Kota Bima tidak hanya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di lingkungan masing-masing, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tata kelola aspirasi serta proses perencanaan pembangunan daerah.
DPRD berharap masyarakat semakin memahami bahwa memperjuangkan aspirasi bukan sekadar menyampaikan permintaan. Setiap usulan perlu dipersiapkan secara matang, didukung dokumen yang memadai, serta disampaikan melalui jalur perencanaan yang benar.
Dengan pemahaman tersebut, kegiatan reses diharapkan mampu membangun sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah. Aspirasi warga pun dapat diperjuangkan secara lebih terarah, terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi mendukung pembangunan Kota Bima. (Red/AH)
