SULAWESI SELATAN – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) untuk meningkatkan ekspor komoditas unggulan daerah. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengembangan klaster komoditas, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan akses pasar internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat menerima Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Fatmawati menegaskan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami prosedur, persyaratan, dan fasilitas ekspor. Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi komoditas yang besar, tetapi belum seluruhnya didukung kapasitas pelaku usaha, akses pasar, serta sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota. Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan meliputi rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Pengembangan klaster tersebut, lanjutnya, perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra usaha. Mereka diharapkan berperan sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Melalui pola pengelolaan tersebut, komoditas unggulan Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah kepada perantara. Produk daerah juga perlu didorong untuk melalui proses pengolahan sehingga memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Selain pengembangan klaster, Fatmawati menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Ia menyebutkan, sejumlah komoditas yang sebenarnya diproduksi di Sulawesi Selatan justru tercatat sebagai ekspor dari daerah lain karena pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekspor nasional dapat tercatat secara lebih akurat. Menurutnya, penguatan fasilitas logistik juga menjadi kebutuhan penting, termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage untuk menekan biaya pengiriman.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan Bea Cukai untuk mendukung program pemerintah daerah. Dukungan itu akan dilakukan melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, serta pendampingan bagi pelaku UMKM di kabupaten dan kota.
Martha menjelaskan, kesiapan suatu produk untuk memasuki pasar ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu didorong membangun kerja sama agar mampu memenuhi permintaan pasar internasional secara berkelanjutan.
Bea Cukai juga membuka peluang pemberian fasilitas kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis. Fasilitasi tersebut termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha dapat difasilitasi untuk bertemu calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Di luar pembahasan pengembangan ekspor, pertemuan tersebut turut membahas penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Fatmawati mengungkapkan bahwa penurunan alokasi DBH CHT menjadi perhatian pemerintah daerah. Di sisi lain, Sulawesi Selatan juga menghadapi tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal serta dampak kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.
Ia menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi. Menurutnya, pembagian dana tersebut tidak semestinya hanya mempertimbangkan wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau, tetapi juga daerah yang menghadapi konsekuensi dari peredaran dan konsumsi produk tersebut.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.
Berdasarkan pemaparan jajaran Bea Cukai dalam pertemuan tersebut, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil penindakan pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 40 juta batang.
Fatmawati menyatakan, Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT. Selain itu, pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat membuka aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah. Upaya tersebut tetap perlu berjalan seiring dengan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan perhatian terhadap dampak kesehatan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta para pemangku kepentingan terkait. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, meningkatkan akses pasar internasional, serta memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Selatan. (Red/Ars)
