JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Kemendikdasmen selaku pihak tergugat dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026). Pihak kementerian menjelaskan bahwa surat pemberitahuan pencabutan suket telah dikirimkan kepada Ketua PTUN Jakarta pada pagi hari sebelum persidangan berlangsung.
“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata kuasa hukum Kemendikdasmen.
Selain disampaikan kepada Ketua PTUN, dokumen pencabutan tersebut juga diserahkan kepada majelis hakim sebagai tembusan. Kemendikdasmen menegaskan bahwa pencabutan suket merupakan tindak lanjut atas putusan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Atas dasar itu, pihak kementerian meminta majelis hakim menghentikan atau tidak melanjutkan pemeriksaan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Menurut Kemendikdasmen, dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut sehingga secara faktual tidak lagi berlaku.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” ujarnya.
Dalam persidangan tersebut, pihak Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa pencabutan dilakukan untuk melaksanakan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026. Putusan itu berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2026 dan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026.
Gugatan PT Mercy Toga Kirana sendiri terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus) Kemendikdasmen. Gugatan itu pada pokoknya mempersoalkan penerbitan suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Sebelumnya, ketika gugatan PT Mercy Toga Kirana masih bergulir, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait suket penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan yang dikutip dari situs resmi MA pada Jumat (30/10/2026).
Kasasi tersebut diajukan Subhan setelah gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT tidak diterima. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN. Setelah menempuh upaya hukum kasasi, MA akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.
Dalam gugatannya, Subhan meminta pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Penggugat juga meminta agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Dengan pencabutan suket itu, Kemendikdasmen menyatakan telah menjalankan putusan kasasi MA. Sementara itu, permintaan penghentian gugatan PT Mercy Toga Kirana masih menjadi bagian dari proses persidangan dan menunggu keputusan majelis hakim PTUN Jakarta. (Red/DP)
