DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Pemerintah kini memprioritaskan pembenahan jalur distribusi agar pasokan BBM dapat menjangkau masyarakat secara tepat waktu, terutama di Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah memimpin rapat koordinasi di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026). Ia menjelaskan bahwa cadangan nasional Pertalite dengan angka oktan atau RON 90 berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, cadangan jenis BBM lainnya berada di atas 20 hari, sesuai dengan standar minimum nasional yang disampaikan dalam rapat tersebut.
“Saya katakan bahwa cadangan nasional kita di atas 16-18 hari,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kondisi cadangan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan BBM nasional masih terjaga. Karena itu, perhatian pemerintah saat ini diarahkan pada kelancaran distribusi agar pasokan dapat diterima masyarakat tanpa hambatan berarti.
“Sekarang distribusinya yang kita perlancar,” katanya.
Bahlil juga menyampaikan perkembangan positif terkait pasokan solar. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. Namun, sebagian kebutuhan Pertalite masih dipenuhi melalui impor.
Gangguan distribusi yang sempat terjadi di Bali menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM dari Jawa sebelumnya menyebabkan cadangan BBM di wilayah tersebut turun hingga kisaran 3–4 hari.
Untuk mengatasi persoalan itu, armada kapal pengangkut ditambah sehingga cadangan BBM di Bali kembali meningkat menjadi sekitar 11–12 hari. Bahlil menyebut gangguan tersebut sebagai kendala teknis dalam pengelolaan arus logistik Pertamina. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi merupakan tanggung jawab bersama.
“Tapi apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama,” ujarnya.
Evaluasi distribusi tidak hanya dilakukan di Bali. Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Utama Pertamina juga melaporkan kendala penyaluran BBM di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Di beberapa daerah tersebut, pengangkutan BBM selama ini mengandalkan kapal yang melintasi jalur sungai. Namun, kondisi cuaca menyebabkan pendangkalan di sejumlah sungai sehingga kapal berukuran besar tidak dapat melintas seperti biasanya.
Akibatnya, pengiriman BBM dialihkan melalui jalur darat. Perubahan jalur tersebut berpotensi memperpanjang waktu pengiriman karena jarak tempuh dan kondisi akses transportasi di sejumlah wilayah.
Bahlil memastikan pemerintah akan berupaya maksimal untuk mencegah gangguan serupa terulang. “Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Bahlil meminta Pertamina menambah armada pengangkut BBM untuk memperlancar distribusi antardaerah. Penambahan armada serupa telah diterapkan di Bali dan mulai menunjukkan hasil, dengan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berangsur terurai.
Pemerintah berharap pembenahan jalur logistik, penyesuaian moda transportasi, dan penambahan armada dapat menjaga kelancaran pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Dengan cadangan nasional yang tetap terjaga serta distribusi yang semakin baik, kebutuhan energi masyarakat diharapkan dapat terpenuhi tepat waktu. (Red/AR)
