JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, mengembangkan usaha, membuka peluang kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Imin, dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kalibata 10, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua kementerian membahas pengembangan komoditas unggulan, penguatan produksi, serta hilirisasi dan pemasaran. Langkah tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan kegiatan produksi dengan pengolahan dan penyerapan hasil sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Gus Imin menegaskan bahwa pemberdayaan menjadi salah satu pendekatan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga perlu didorong agar memiliki kemampuan ekonomi untuk mandiri dan mengembangkan usaha.
“Penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan. Apa yang dilakukan dengan cara kerja pemberdayaan mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi jumlah masyarakat penerima subsidi,” ujar Gus Imin seusai rapat koordinasi.
Ia menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mendukung strategi tersebut karena melibatkan rantai ekonomi yang luas, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Apabila seluruh mata rantai terhubung, petani dan pelaku usaha tidak hanya memperoleh pendapatan dari hasil produksi, tetapi juga berpeluang mendapatkan nilai tambah.
Pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mempercepat pelaksanaan program, pemerintah akan mempertajam penentuan lokasi percontohan atau piloting dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, potensi wilayah, dan ketersediaan anggaran.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian meliputi cabai, singkong, dan peternakan ayam. Pengembangan komoditas tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap daerah agar dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi produktif.
“Selain lokasinya yang miskin, kita juga melihat komoditasnya serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas seperti kopi, cabai, singkong, atau peternakan ayam. Itu yang mempercepat penanggulangan kemiskinan,” jelas Gus Imin.
Ia menekankan bahwa pemberdayaan tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi. Pemerintah perlu memastikan produk yang dihasilkan masyarakat memiliki nilai tambah, sesuai kebutuhan pasar, dan didukung kepastian penyerapan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk menghubungkan produksi dengan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran.
Gus Imin mencontohkan pengembangan hilirisasi kelapa oleh Kementerian Pertanian yang menghasilkan produk bernilai tambah hingga menembus pasar ekspor. Menurutnya, model tersebut dapat diterapkan pada komoditas lain agar semakin banyak daerah memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Jadi Pak Menteri ini berhasil membuat satu produk konkret hilirisasi kelapa, mulai dari hulunya sampai produk hilirnya. Ini yang sudah ekspor malah langsung,” ungkapnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Program yang berjalan sendiri-sendiri dinilai tidak cukup untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita berdua ketemu, enggak akan selesai. Tapi kalau kita bangun ekosistemnya, mulai dari keunggulan komparatif, kolaborasi, pemberdayaan, dan hulu-hilir, ujungnya ekosistem terbangun,” ujar Amran.
Kementerian Pertanian akan memperkuat pendekatan berbasis potensi komoditas dan wilayah dengan menghubungkan produksi petani, pengolahan hasil, serta akses pasar. Pengembangan cabai, singkong, peternakan ayam, dan hilirisasi kelapa menjadi contoh peluang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Warga Berharap Program Menjangkau Petani Kecil
Rencana pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani kecil dan keluarga berpenghasilan rendah. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemudahan memperoleh sarana produksi, pendampingan, akses pembiayaan, serta kepastian pasar.
Seorang warga yang beraktivitas di sektor pertanian berharap program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Program pemberdayaan akan sangat membantu jika petani kecil mendapatkan pendampingan, akses modal, dan kepastian pembeli hasil panen. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi harga turun atau hasil panen sulit dipasarkan. Kami berharap program ini bisa meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan usaha bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Masukan tersebut menggambarkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, termasuk kesinambungan pendampingan dan kemampuan masyarakat mengakses pasar. Pengembangan komoditas juga perlu disertai perencanaan yang mempertimbangkan permintaan, biaya produksi, serta risiko perubahan harga.
Melalui kolaborasi Kementan dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sektor pertanian diharapkan tidak hanya berperan dalam meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka kesempatan usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah prioritas.
Dengan ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi, pemberdayaan berbasis pertanian diharapkan menjadi salah satu penggerak percepatan pengentasan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan. (Red)
