BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, kembali mengusulkan bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bagi 12 kabupaten di wilayahnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran, terutama di daerah yang belum menerima dukungan bantuan.
Usulan itu disampaikan Muhidin saat mendampingi kunjungan kerja Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, di Banjarbaru, Senin (19/10/2026).
Muhidin menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebelumnya telah mengajukan bantuan untuk 12 kabupaten. Namun, dari jumlah tersebut, baru enam kabupaten yang mendapatkan bantuan. Karena itu, pemerintah provinsi kembali memperjuangkan dukungan agar kebutuhan penanganan karhutla di seluruh wilayah yang diusulkan dapat terpenuhi.
“Kami mengusulkan kembali bantuan tersebut kepada BNPB dan Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, dari 12 kabupaten yang kami usulkan, baru enam yang mendapatkan bantuan,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan upaya penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi kebakaran, termasuk penyediaan peralatan dan sumber air untuk pembasahan lahan.
Selain memperjuangkan bantuan dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel juga menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat penanganan di lapangan. Salah satunya melalui pengadaan peralatan yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pemadaman dan pembasahan lahan terdampak kebakaran.
Menurut Muhidin, peralatan tersebut direncanakan tiba pada pekan berjalan. Setelah diterima, peralatan akan diproses untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam penanganan karhutla.
Langkah berikutnya yang direncanakan pemerintah provinsi adalah pembangunan embung-embung kecil sebagai sumber air di kawasan rawan kebakaran. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembasahan lahan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Muhidin menjelaskan, embung kecil dapat difungsikan sebagai titik pengambilan air untuk mendukung operasi pemadaman menggunakan helikopter dengan metode water bombing, yakni menjatuhkan air dari udara ke lokasi kebakaran.
“Kami ingin melihat pembuatan embung kecil. Nantinya, helikopter dapat mengambil air dari embung tersebut untuk melakukan pembasahan di lokasi yang terdapat api,” jelasnya.
Pembangunan embung diharapkan dapat mendekatkan sumber air ke titik-titik rawan karhutla. Dengan demikian, proses pengambilan air untuk pembasahan lahan maupun pemadaman dari udara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Keberadaan sumber air yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung operasi pemadaman, khususnya ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau oleh petugas dan kendaraan pemadam. Meski demikian, penentuan lokasi embung perlu mempertimbangkan kondisi lahan, ketersediaan air, serta akses bagi tim penanganan kebakaran.
Pemprov Kalsel terus memperkuat koordinasi dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, dan berbagai unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas penanganan karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui pengajuan bantuan, penyediaan peralatan, dan rencana pembangunan sumber air di kawasan yang membutuhkan.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi. Dukungan pemerintah pusat serta kesiapan sarana dan prasarana di daerah diharapkan mampu membantu mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat. (Red/MNS)
