Beranda Daerah

Pemprov NTB Tetapkan UMP 2027 Rp2,92 Juta, Naik 9,245 Persen

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Kebijakan tersebut diumumkan di Nusa Tenggara Barat dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.673.861 per bulan.

Kenaikan upah minimum tersebut diharapkan dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di NTB. Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta mempertahankan dan memperluas kesempatan kerja di daerah.

Penetapan UMP NTB 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku. Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan penyesuaian upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu. Dengan demikian, penetapan besaran upah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pekerja, tetapi juga memperhatikan kondisi perekonomian serta kemampuan dunia usaha.

Menurut Ahsanul, Gubernur NTB menekankan bahwa kenaikan upah bukan sekadar penyesuaian angka secara nominal. Kebijakan tersebut harus mampu mendorong pekerja memperoleh penghidupan yang lebih baik tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan untuk terus berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul.

Ia menambahkan, Gubernur juga mencermati berbagai aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP NTB 2027.

Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja, sekaligus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.

“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Selain melalui penyesuaian upah minimum, peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu didukung oleh penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Upaya tersebut juga diiringi dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah berharap pertumbuhan dunia usaha dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga mampu memperluas aktivitas ekonomi dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Gubernur NTB berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat, harmonis, dan berkeadilan. Melalui kebijakan tersebut, pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sedangkan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk mengembangkan kegiatan bisnis dan mempertahankan tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi NTB menilai keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan dunia usaha merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Dengan demikian, kemajuan NTB tidak hanya diukur melalui capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Abdul Hafid
Editor: Dwi Kurniawan