
KAUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar sosialisasi pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta perpajakan bagi perangkat desa se-Kabupaten Kaur Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si., didampingi Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur, Erliza Feryanti, S.IP., M.Si. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Padang Kempas, Kabupaten Kaur, Rabu (18/11/2026).
Sosialisasi tersebut diikuti para kepala desa, kepala urusan (kaur) keuangan, camat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan aparatur desa memahami ketentuan dalam mengelola anggaran, melaksanakan pengadaan barang dan jasa, serta memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur, Erliza Feryanti, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman kepala desa serta kaur keuangan dalam menjalankan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi sangat diperlukan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal itu juga mencakup pelaksanaan belanja desa, pengadaan barang dan jasa, serta pemenuhan kewajiban perpajakan.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap seluruh kepala desa dan kaur keuangan dapat semakin memahami tata kelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa serta kewajiban perpajakan,” ujar Erliza.
Ia juga memaparkan perkembangan penyelesaian kewajiban perpajakan pemerintah desa di Kabupaten Kaur. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi penyelesaian kewajiban perpajakan desa untuk tahap pertama telah mencapai sekitar 90 persen. Sementara itu, kewajiban perpajakan tahap kedua masih dalam proses penyelesaian.
Erliza mengingatkan seluruh pemerintah desa agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakan karena merupakan bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan desa.
“Perlu kita ingat bersama bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, saya mengingatkan seluruh pemerintah desa agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 192 kepala desa, 192 kaur keuangan, serta 15 camat dan TAPM yang bertugas mendampingi desa-desa di Kabupaten Kaur.
Dalam kesempatan itu, Erliza juga memberikan penekanan terkait penggunaan Dana Desa. Ia mengingatkan agar seluruh pemerintah desa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk larangan menggunakan Dana Desa untuk membayar upah perencanaan.
“Penggunaan Dana Desa harus benar-benar mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Saya tegaskan bahwa Dana Desa tidak dibenarkan untuk digunakan membayar upah perencanaan. Hal-hal seperti ini harus dipahami agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada kepala desa dan perangkatnya mengenai tata kelola keuangan, PBJ, serta perpajakan.
Nasrur berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman terhadap regulasi. Dengan demikian, potensi permasalahan administrasi maupun keuangan desa akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan dapat diminimalkan.
“Dengan adanya sosialisasi ini, saya berharap tidak ada lagi kepala desa, pengelola keuangan, maupun perangkat desa yang menghadapi permasalahan akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan. Manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ikuti setiap materi yang disampaikan oleh narasumber, dan jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Setiap penggunaan anggaran wajib mengacu pada perencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Salah seorang kepala desa peserta sosialisasi menyampaikan pandangan bahwa kegiatan tersebut penting untuk membantu perangkat desa memahami aturan yang terus berkembang. Menurutnya, pemahaman yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan sekaligus menghindari kesalahan administrasi.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Perangkat desa membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perpajakan agar pelaksanaan program di desa berjalan sesuai aturan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Kaur berharap kapasitas kepala desa, kaur keuangan, dan seluruh perangkat desa semakin meningkat. Pemerintah daerah juga mendorong agar pemahaman terhadap regulasi diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian kewajiban perpajakan.
Dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kaur diharapkan berjalan lebih optimal. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi maupun hukum dalam pengelolaan keuangan desa.
Pewarta: Harlusen IB
Editor: Dwi Kurniawan























