
REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus memperkuat tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mulai dari aspek administrasi, pengelolaan keuangan hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam rapat exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan kinerja pengelolaan RSUD untuk optimalisasi pelayanan kesehatan tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong, Kamis (19/11/2026), pukul 09.00 WIB. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, S.E., M.M., serta dihadiri sejumlah pejabat terkait dan tim pemeriksa BPK.
Turut hadir Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Dicky Iswandi, S.T., Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Nova Friska Elianti, M.Kes., serta tim pemeriksa BPK yang dipimpin Antonius Suci bersama sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan terinci selama kurang lebih 30 hari. Ia berharap berbagai masukan dan saran yang disampaikan selama pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi perangkat daerah terkait untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas pemeriksaan dan berbagai masukan yang telah diberikan. Kami berharap seluruh OPD terkait dapat menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh jajaran terkait diminta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, serta memperbaiki pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan tim BPK, Antonius Suci, menjelaskan bahwa exit meeting tersebut menandai berakhirnya pemeriksaan terinci yang berlangsung sejak 21 Oktober hingga 19 November 2026.
Selama pemeriksaan, tim BPK telah melaksanakan sejumlah tahapan, antara lain analisis data dan informasi, penelaahan sistem dan prosedur, diskusi, wawancara, serta konfirmasi dengan instansi terkait. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, tim menyampaikan sejumlah masukan yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan pengelolaan rumah sakit.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan administrasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perhitungan biaya pelayanan atau unit cost, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
“Beberapa hal yang kami jumpai ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pengelolaan klaim JKN, pengendalian biaya melalui perhitungan unit cost, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit,” jelas Antonius.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan laporan di kantor BPK. Proses tersebut juga akan dilanjutkan dengan konfirmasi bersama tim kelompok kerja pusat. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional terhadap rumah sakit pemerintah daerah yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur RSUD Rejang Lebong, Nova Friska Elianti, menyampaikan apresiasi atas pendampingan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan tim BPK selama proses pemeriksaan.
Menurut Nova, berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi jajaran rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta menyempurnakan alur kerja dan standar operasional prosedur (SOP).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas seluruh masukan yang telah diberikan. Banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga ke depan pengelolaan rumah sakit dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan,” ungkap Nova.
Ia menegaskan, pihak RSUD akan menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan menindaklanjutinya melalui rencana aksi yang telah disusun. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan secara berkelanjutan, baik dalam pengelolaan administrasi, keuangan maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Melalui sinergi antara Pemkab Rejang Lebong, BPK, dan jajaran RSUD, pemerintah daerah berharap tata kelola rumah sakit semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan dapat berjalan seiring dengan terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pewarta: Aan Ade Putra
Editor: Dwi Kurniawan

























