AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperkuat upaya penanggulangan bencana melalui penjajakan kerja sama internasional dengan Pemerintah Australia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, serta penanganan bantuan kemanusiaan, terutama menghadapi kompleksitas ancaman bencana di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk membangun sinergi sekaligus menjajaki bentuk dukungan konkret dan berkelanjutan bagi penguatan ketahanan daerah.
Dalam pertemuan itu, Hendrik berharap kunjungan tim Australia dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif sebagai dasar penyusunan model kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi, menghadapi, dan menangani berbagai ancaman bencana.
Gubernur mengungkapkan, Maluku masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku yang sebelumnya tercatat sebesar 161,50 pada 2024 meningkat menjadi 203,94. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 42,44 poin.
Ia menjelaskan bahwa tingkat risiko bencana dipengaruhi tiga aspek utama, yakni ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan wilayah, serta kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Dari ketiga aspek tersebut, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dinilai menjadi bagian yang dapat didorong melalui kerja sama dengan mitra internasional.
“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Hendrik.
Ia menambahkan, kondisi geografis dan karakteristik alam Maluku menghadirkan tantangan kebencanaan yang kompleks. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600–2000 berpusat di wilayah Maluku. Selain itu, keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih kuat, baik dari sisi kelembagaan, perencanaan, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Hendrik juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan kebencanaan. Di antaranya adalah karakteristik wilayah kepulauan yang menyulitkan koordinasi dan mobilisasi bantuan, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada BPBD kabupaten/kota, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi kekeringan yang diikuti kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino dan berpotensi semakin parah akibat aktivitas manusia. Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya penguatan langkah antisipasi dan penanganan bencana yang terencana serta berkelanjutan.
Gubernur berharap Pemerintah Australia dapat memberikan dukungan melalui kerja sama yang lebih konkret, baik dalam manajemen risiko bencana maupun bantuan kemanusiaan. Ia menilai posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan potensi strategis untuk mempererat hubungan serta memperluas kolaborasi kedua negara.
“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.
Hendrik menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pendekatan Anticipatory Action atau aksi antisipatif dan Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim perlu diperkuat agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah lebih awal sebelum dampak bencana semakin meluas.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Maluku berharap terbuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Pemerintah Australia. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mempercepat penanganan kemanusiaan di wilayah kepulauan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager – Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri; Asisten I Sekretariat Daerah Maluku; Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku; serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. (Red/AFH)


























