Beranda Daerah

Pemkab Bogor Anggarkan Flyover Bomang dan Pembebasan Lahan Underpass Citayam

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kelancaran mobilitas masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) serta pembebasan lahan untuk pembangunan Underpass Citayam dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan pembangunan Flyover Bomang telah dimasukkan dalam rancangan postur APBD 2027. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Rudy, pembangunan flyover tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Ia berharap rencana penganggaran yang telah disiapkan dapat disetujui sehingga proses pembangunan dapat dilanjutkan sesuai tahapan yang berlaku.

“Flyover Bomang pertama sudah dianggarkan melalui postur APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Mudah-mudahan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Rudy, Senin (16/11/2026).

Selain Flyover Bomang, Pemkab Bogor juga memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan Underpass Citayam. Dalam proyek tersebut, penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis terperinci menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Pemkab Bogor dan Pemerintah Kota Depok memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembebasan lahan sesuai dengan batas wilayah administrasi masing-masing. Hal ini karena lokasi pembangunan Underpass Citayam berada di dua daerah, yakni sebagian masuk wilayah Kota Depok dan sebagian lainnya berada di Kabupaten Bogor.

Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor melalui postur APBD 2027. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar rencana pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarpemerintah daerah.

“DED Underpass Citayam disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok berkewajiban melakukan pembebasan lahannya. Karena separuhnya masuk Depok dan separuhnya masuk Kabupaten Bogor, maka dalam postur APBD Tahun Anggaran 2027 Pemkab Bogor juga menganggarkan untuk pembebasan lahan Underpass Citayam,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembebasan lahan akan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut antara lain meliputi penilaian oleh tim penilai independen atau appraisal serta penyelesaian berbagai persyaratan administrasi sebelum proses pembebasan lahan dilaksanakan.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan tidak hanya didasarkan pada status kewenangan jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun desa, tetapi juga harus mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.

“Selama menyangkut kepentingan masyarakat dan tentunya itu bisa menggerakkan roda perekonomian, dan kekuatan fiskal kita mencukupi, tentu akan kita prioritaskan untuk kita tanggulangi terlebih dahulu,” tegas Rudy.

Melalui dukungan penganggaran dalam APBD 2027 tersebut, Pemkab Bogor berharap pembangunan Flyover Bomang dan Underpass Citayam dapat berjalan sesuai rencana. Kedua proyek infrastruktur itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi hambatan mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi di kawasan Bogor dan sekitarnya. (Red/IU)