Beranda Daerah

Rakor Bersama Bupati dan Wali Kota, Gubernur Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional di Kepri

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi perkembangan tujuh program strategis nasional Presiden RI di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026). Foto: Diskominfo Kepri

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Republik Indonesia. Kegiatan bertema “Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau” tersebut berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum evaluasi bersama untuk memastikan berbagai program strategis nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Ansar mengatakan rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantau perkembangan, mengevaluasi capaian, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

“Hari ini kita akan membahas perkembangan tujuh program, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan TBC,” ujar Ansar.

Ia menegaskan, seluruh program yang diluncurkan pemerintah pusat harus mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan program utama, tetapi juga melalui program pendukung agar implementasinya berjalan secara menyeluruh.

“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” tegasnya.

Ansar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menginventarisasi persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota. Jika terdapat persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, pemerintah provinsi bersama para kepala daerah akan menyampaikannya langsung kepada pemerintah pusat.

“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam pemaparan pertama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri Riki Rionaldi menyampaikan bahwa pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Sebanyak 114 unit di antaranya telah berdiri dengan progres fisik 100 persen.

Selain pembangunan infrastruktur, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional koperasi di lapangan selama dua tahun. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa belum terpenuhinya sejumlah sarana dan prasarana serta persoalan status lahan. Beberapa bangunan yang secara fisik telah berdiri ternyata masih tercatat berada di kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk penyelesaiannya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat melaporkan perkembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pada 2026, terdapat 111 lokasi kampung nelayan yang tersebar di kabupaten/kota se-Kepri. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 110 lokasi telah berkontrak, sedangkan satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.

Total nilai pembangunan KNMP pada 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.

Pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, realisasi pelayanan mengalami penurunan dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 SPPG yang belum beroperasi dari total 266 SPPG yang seharusnya beroperasi di Kepri.

Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit. Sejumlah penyebabnya meliputi persoalan administrasi, belum terpenuhinya persyaratan, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum memenuhi ketentuan.

Di sektor ketahanan energi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Darwin menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Kepri pada 2025 telah mencapai 99,45 persen. Kendati demikian, masih terdapat 6.151 rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.

Selain itu, terdapat satu desa yang belum berlistrik akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Lingga, 35 pulau belum berlistrik, serta 85 pulau yang masih menggunakan sumber listrik non-PLN. Sejumlah wilayah juga masih mengandalkan pembangkit listrik dengan durasi operasional terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan pada 2026–2027. Melalui program listrik desa 2026, Kepri memperoleh dukungan perluasan jaringan listrik dengan skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat. Sejumlah sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan. Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna bahkan segera dimulai setelah proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.

Adapun rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, serta sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.

Pada Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri Said Nursyahdu menjelaskan bahwa sektor perumahan di Kepri masih menghadapi tantangan berupa backlog kepemilikan rumah lebih dari 121 ribu unit. Selain itu, masih terdapat persoalan rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan.

Pada tahun ini, pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, pemerintah kabupaten/kota tetap memberikan dukungan. Kabupaten Bintan, misalnya, membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan Kabupaten Natuna membangun dua unit rumah. Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit hingga saat ini.

Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Yosei Susanti menyampaikan perkembangan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari target 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang, capaian pelayanan telah mencapai 671.065 orang.

Sementara itu, pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.

Yosei juga mengungkapkan adanya kendala teknis dalam proses penginputan data pada aplikasi pusat. Berdasarkan hasil pendataan, sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas telah diinput, tetapi belum muncul pada dasbor sehingga belum tercatat sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.

Dalam rapat tersebut, para bupati dan wali kota se-Kepri turut menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing. Pembahasan mencakup capaian, berbagai tantangan di lapangan, serta kebutuhan dukungan untuk mempercepat implementasi program.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat penyelesaian kendala, dan memastikan program strategis nasional terlaksana secara optimal serta merata hingga ke seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten I Pemerintah Kota Tanjungpinang Samsudi, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala KPPG BGN Wilayah Kepri Frans Hero Kamsia Purba, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kabupaten Bintan Kurniawan, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kota Tanjungpinang Elza Rusmayeni, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

Adapun peserta yang mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom meliputi Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno bersama jajaran OPD terkait.

Pewarta: Salafudin Zaenul
Editor: Dwi Kurniawan