MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama PT Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang terdampak bencana. Bantuan sebesar Rp3 juta untuk setiap penerima tersebut diharapkan menjadi modal awal bagi masyarakat untuk memulihkan usaha, memperbaiki peralatan, serta kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah mengalami kerugian akibat bencana.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto No. 556 AB, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Timur Tumanggor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian UMKM, Bank Sumut, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyaluran bantuan bagi pelaku usaha terdampak bencana.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumut yang terdampak bencana,” ujar Timur.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dorongan bagi pelaku usaha mikro untuk kembali bangkit. Dana yang diterima dapat digunakan untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan produksi yang rusak, maupun menambah modal agar usaha yang sempat terhenti dapat kembali beroperasi.
Timur mengakui bahwa bantuan sebesar Rp3 juta belum tentu dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami masyarakat. Namun, pemerintah berharap dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif untuk memulai kembali kegiatan usaha.
“Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana. Kemarin ada yang berjualan kue, membuat lontong, hingga kerajinan tangan. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan dan menambah modal usaha. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk kembali berusaha. Pemerintah akan selalu hadir,” pesannya.
Timur menjelaskan, bencana yang terjadi pada 2025 berdampak terhadap 117.169 pelaku UMKM di Sumatera Utara. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan.
Dampak bencana tersebut dirasakan berbagai kelompok masyarakat. Para petani mengalami kerugian akibat kehilangan hasil panen, sedangkan pedagang menghadapi kerusakan tempat usaha. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang kehilangan peralatan produksi dan modal sehingga kesulitan melanjutkan kegiatan ekonomi.
“Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan jalan. Kita juga harus membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja, berdagang, dan memperoleh penghasilan,” tegasnya.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi, Pemprov Sumut akan terus mendorong perbaikan sarana pendukung usaha, pendampingan UMKM, serta penguatan akses pembiayaan. Timur juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal proses penyaluran bantuan agar berlangsung tepat sasaran dan transparan.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga perlu diperkuat, terutama dalam melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang belum menerima bantuan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat yang belum terakomodasi pada tahap pertama memiliki kesempatan untuk diusulkan sebagai penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyampaikan bahwa Bank Sumut mendapat kepercayaan dari Kementerian UMKM sebagai salah satu bank penyalur Banpres untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana tahun 2026. Dalam pelaksanaan program tersebut, Bank Sumut bekerja sama dengan Bank BRI sebagai bank penyalur lainnya.
Pada tahap pertama, Bank Sumut menyalurkan bantuan kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Heru menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut mencakup Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
“Program bantuan presiden ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku usaha mikro agar dapat kembali bangkit dan produktif,” ungkap Heru.
Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan usaha. Heru juga berharap para pelaku usaha mikro mampu mengembangkan bisnisnya secara bertahap hingga dapat tumbuh menjadi usaha kecil.
Dampak bantuan tersebut dirasakan langsung oleh Efendi Julianto, salah seorang penerima bantuan yang berasal dari Desa Paya Geli, Dusun VI. Ia mengungkapkan bahwa usaha makanan ringan dan makanan beku (frozen food) miliknya terpaksa berhenti beroperasi setelah tempat tinggal sekaligus lokasi usahanya terdampak banjir.
Saat banjir melanda, air menggenangi rumah dan tempat usahanya hingga mencapai setinggi dada orang dewasa. Akibatnya, sejumlah peralatan penting mengalami kerusakan parah, termasuk kulkas yang digunakan untuk menyimpan produk makanan beku serta kompor untuk kegiatan memasak.
Kondisi tersebut membuat Efendi kehilangan sarana utama untuk menjalankan usahanya. Ia berharap bantuan pemerintah dapat mengurangi beban kerugian sekaligus menjadi tambahan modal untuk kembali berproduksi dan melayani pelanggan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution, dan Bank Sumut. Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya,” harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Yuliani Siregar, serta jajaran Bank Sumut Kantor Cabang Kampung Lalang.
Melalui penyaluran Banpres ini, Pemprov Sumut bersama Bank Sumut berharap proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat. Dukungan permodalan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha mikro kembali menjalankan kegiatan ekonomi, mempertahankan sumber penghasilan keluarga, serta memperkuat ketahanan UMKM di Sumatera Utara. (Red/OPL)
