SUMATERA BARAT – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan seluruh wali nagari agar memahami dan mematuhi regulasi dalam menjalankan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari. Pemahaman terhadap aturan dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, serta terhindar dari persoalan hukum.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri pelantikan 87 wali nagari hasil pemilihan serta pengukuhan perpanjangan masa jabatan tiga wali nagari, yakni Kapa, Katiagan, dan Sinuruik, di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa para wali nagari yang baru dilantik harus segera mempelajari seluruh ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pengelolaan keuangan nagari menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran dan kepentingan masyarakat.
“Saya tidak ingin ada wali nagari di Sumatera Barat, termasuk Pasaman Barat, yang nantinya berurusan dengan hukum. Karena itu, kepada Saudara yang baru dilantik, saya sarankan agar segera pahami, cermati, dan pedomani seluruh aturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pemahaman terhadap regulasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan nagari. Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa pemerintahan nagari di Sumatera Barat memiliki karakteristik tersendiri yang harus tetap dipertahankan. Kekhasan tersebut tercermin dalam prinsip adat salingka nagari serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, para wali nagari diharapkan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat, nilai-nilai agama, dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilan menyelenggarakan pemilihan wali nagari menggunakan sistem elektronik atau electronic voting (e-voting). Menurutnya, penerapan sistem tersebut merupakan terobosan positif dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat nagari.
Mahyeldi menilai penggunaan e-voting berpotensi membuat proses pemilihan lebih efisien, baik dari sisi pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Selain itu, sistem tersebut memberikan pengalaman baru dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin di tingkat pemerintahan nagari.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pemilihan wali nagari melalui e-voting. Ini sebuah capaian yang patut kita apresiasi bersama,” ujarnya.
Ia berharap pengalaman Kabupaten Pasaman Barat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat untuk menerapkan sistem serupa. Bahkan, menurut Mahyeldi, penggunaan teknologi elektronik dalam pemilihan dapat dikaji lebih luas untuk penyelenggaraan pemilihan pada berbagai tingkatan karena dinilai memiliki potensi menekan biaya penyelenggaraan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, mengatakan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan kepastian kepemimpinan definitif di tingkat nagari. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki legitimasi demokratis sekaligus mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat dan mendorong kemajuan nagari.
Yulianto turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pemilihan wali nagari. Dukungan tersebut datang dari masyarakat, panitia penyelenggara, TNI-Polri, unsur pengawasan, tokoh adat, hingga perangkat nagari. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan pemilihan di tengah keterbatasan anggaran menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Pasaman Barat.
Kepada para wali nagari yang baru dilantik, Yulianto berpesan agar jabatan yang diemban tidak dipandang sekadar sebagai kedudukan atau kewenangan. Sebaliknya, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Perjuangan kita belum berakhir. Justru hari ini perjuangan baru dimulai, yakni membangun pemerintahan nagari yang kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, serta memperkuat adat dan budaya,” kata Yulianto.
Ia berharap seluruh wali nagari dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kebersamaan, serta menghadirkan berbagai perubahan nyata di wilayah masing-masing. Dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab, pemerintahan nagari diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan potensi daerah, dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Red/MA)
