
MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat atau pengakuan formal. Lebih dari itu, akreditasi merupakan instrumen penting untuk memastikan standar mutu pelayanan, keterjangkauan layanan yang inklusif, serta keselamatan pasien diterapkan secara konsisten di lingkungan rumah sakit.
Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Wali Kota Medan yang dibacakan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, dalam kegiatan Survei Akreditasi RSUD Dr. Pirngadi Medan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual di RSUD Dr. Pirngadi, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Erfin menyampaikan bahwa proses akreditasi harus menjadi bagian dari upaya pembenahan berkelanjutan. Setiap standar yang dinilai diharapkan benar-benar diterapkan dalam seluruh tahapan pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan dapat diakses secara adil.
“Kami ingin menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat dan pengakuan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa standar mutu pelayanan yang inklusif dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan dalam seluruh proses pelayanan di rumah sakit ini,” ujar Erfin di hadapan tim surveior KARS.
Erfin juga memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat sektor kesehatan. Salah satunya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan penyakit hingga penanganan medis.
Selain pembenahan fasilitas dan layanan rumah sakit, Pemko Medan berkomitmen memperluas jangkauan pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan yang selama ini belum terakomodasi. Dalam hal ini, RSUD Dr. Pirngadi memiliki peran sebagai salah satu fasilitas rujukan untuk penanganan medis khusus, termasuk bagi pasien kategori Mr. X dan korban begal yang tidak tercakup dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penanganan tersebut diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwal).
“Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan jangkauan layanan bagi masyarakat yang selama ini belum ter-cover. Contohnya, RSUD Dr. Pirngadi menjadi salah satu tempat bagi masyarakat yang memerlukan penanganan medis, khususnya yang dikategorikan Mr. X, kemudian juga penanganan korban begal yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan,” kata Erfin.
Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian dalam pembenahan RSUD Dr. Pirngadi. Erfin menyebutkan, rumah sakit terus berupaya meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi tenaga medis dan dokter spesialis secara berkala. Upaya tersebut juga dilakukan melalui kerja sama strategis serta pemberian kesempatan kepada dokter internal untuk melanjutkan pendidikan spesialis dengan dukungan beasiswa.
Sementara itu, Ketua Tim Surveior Akreditasi Rumah Sakit KARS, dr. Flora Maya Damanik, MARS, FISQUA, CHAE, CHQP, menjelaskan bahwa survei akreditasi bukan bertujuan mencari kesalahan pihak rumah sakit. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan sarana evaluasi bersama untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki demi meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Selama proses survei, tim akan melakukan penelusuran dokumen, observasi langsung di lapangan, serta diskusi dengan berbagai unit kerja di lingkungan rumah sakit. Karena itu, seluruh jajaran RSUD Dr. Pirngadi diharapkan bersikap terbuka dan kooperatif agar proses penilaian berlangsung objektif dan konstruktif tanpa mengganggu pelayanan kepada pasien.
Flora juga berharap hasil survei dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan RSUD Dr. Pirngadi sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di Kota Medan. Ia meminta direktur rumah sakit turut mendampingi tim surveior selama proses berlangsung agar setiap temuan yang membutuhkan tindak lanjut dapat segera ditangani.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, menyambut baik pelaksanaan survei akreditasi yang berlangsung secara daring selama tiga hari. Ia berharap penilaian independen dari tim KARS dapat menjadi landasan evaluasi bagi rumah sakit dalam menjalankan pembenahan secara berkelanjutan.
“Kami mohon arahan, bimbingan, serta masukan dari para surveior yang secara independen akan melihat proses pembenahan yang berkelanjutan,” ungkap Mardohar.
Melalui pelaksanaan survei akreditasi ini, RSUD Dr. Pirngadi diharapkan semakin mampu meningkatkan standar pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan milik Pemerintah Kota Medan.
Pewarta: Subur Hasibuan
Editor: Dwi Kurniawan

























