
MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya keterlibatan aktif suami dalam mendampingi istri saat mengakses pelayanan Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, keberhasilan program KB tidak cukup diukur dari jumlah peserta, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan perempuan dalam menjalani pelayanan kontrasepsi.
Pesan tersebut disampaikan perempuan yang akrab disapa Ummi Dinda itu saat membuka kegiatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB tersebut berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Ummi Dinda menyoroti kondisi di lapangan ketika banyak perempuan datang ke fasilitas pelayanan KB seorang diri sambil menggendong atau menuntun anak-anak mereka. Sementara itu, suami tidak turut mendampingi. Ia menilai keterlibatan pasangan sangat penting karena pelayanan KB berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan keluarga.
“Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, sehingga peran bapak-bapak sangat diharapkan,” tegas Ummi Dinda di hadapan para kepala BKKBN kabupaten/kota, wakil bupati, serta tamu undangan.
Ia bahkan mendorong para pejabat dan laki-laki yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk menjadi teladan bagi keluarga masing-masing. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah mengantar dan mendampingi istri ketika mengakses layanan kontrasepsi.
Lebih lanjut, Ummi Dinda menjelaskan bahwa esensi program KB bukan sekadar membatasi jumlah anak atau mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program tersebut juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengatur jarak kelahiran sehingga memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan kondisi finansial, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak.
Terkait tata kelola logistik kontrasepsi, ia mengingatkan seluruh pengelola Alkon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar tidak hanya berfokus pada urusan pergudangan maupun angka distribusi. Menurutnya, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi berkaitan langsung dengan hak keluarga untuk merencanakan masa depan secara sehat dan bermartabat.
Hambatan dalam rantai pasok, lanjutnya, dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan, terganggunya ketersediaan kontrasepsi juga dapat memengaruhi upaya pencegahan kehamilan berisiko serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2025, NTB mencatat angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya sebesar 2,36. Sementara itu, proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen, dengan tingkat kebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau unmet need sebesar 7,7 persen. Adapun prevalensi penggunaan kontrasepsi modern tercatat 59,1 persen.
Untuk peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), angkanya mencapai 35,1 persen. Namun, pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi masih tercatat sebesar 34,6 persen. Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penguatan pelayanan dan tata kelola program KB di NTB.
Menutup sambutannya, Ummi Dinda mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang terus mengawal penguatan sistem rantai pasok kontrasepsi hingga ke tingkat pelayanan lapangan. Ia berharap forum tahun 2026 tersebut dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai kendala distribusi maupun pelaporan melalui aplikasi logistik. Dengan demikian, setiap keluarga di NTB dapat memperoleh layanan KB secara merata dan berkesinambungan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin, menjelaskan bahwa pengendalian penduduk melalui program KB memiliki peran penting dalam mencegah kehamilan berisiko tinggi. Upaya tersebut dikenal melalui konsep “4 Terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.
Ia menyampaikan bahwa pengelola program kependudukan dan pembangunan keluarga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terus berupaya mempercepat pelaksanaan program sesuai visi dan arahan Gubernur serta Wakil Gubernur NTB.
“Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya,” jelasnya.
Lalu Makripuddin menambahkan, pelayanan kontrasepsi tidak hanya berfungsi untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan stunting dari hulu. Upaya tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih Provinsi NTB sepanjang 2026, baik di tingkat nasional maupun regional. Prestasi tersebut meliputi Juara I Nasional Apresiasi Desa/Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang diraih Desa Raba Baka, Kabupaten Dompu, serta Peringkat I Terbaik Nasional dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang diraih Kabupaten Lombok Timur.
Selain itu, Provinsi NTB meraih Peringkat II Nasional Pelayanan Keluarga Berencana tingkat provinsi. SMA Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu, juga memperoleh Juara II Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Prestasi lainnya adalah Juara II Nasional Semarak Kreasi Penggiat Stunting untuk kategori Kreasi Alat Permainan Edukatif (APE), serta Juara III Nasional kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan.
NTB juga memperoleh penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold dalam ajang tahunan Genting Collaboration Summit. Dari total 34 penerima predikat Gold di seluruh Indonesia, tiga di antaranya berasal dari NTB, yaitu Dasawisma Kabupaten Dompu, SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur, dan PT Sumbawa Timur Mining di Kabupaten Dompu.
Menurut Lalu Makripuddin, berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti kerja keras dan kolaborasi pemerintah daerah bersama masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas keluarga.
Sebagai langkah memperkuat sinergi ke depan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama sejumlah dinas dan instansi terkait. Kerja sama itu diharapkan dapat menyatukan visi, memperkuat koordinasi, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan keluarga di seluruh wilayah NTB.
Melalui penguatan tata kelola Alkon, keterlibatan suami, dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov NTB bersama BKKBN berharap kualitas pelayanan KB semakin meningkat. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik.
Pewarta: Abdul Hafid
Editor: Dwi Kurniawan
























