JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan akses informasi, transparansi pelayanan, serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 tersebut digelar di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta. Dalam presentasi yang dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026) itu, Surya menjelaskan berbagai langkah yang telah dan terus dilakukan Pemprov Sumut untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi pemerintahan secara terbuka dan mudah.
Surya menyampaikan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman Pemprov Sumut dalam memberikan pelayanan informasi publik. Salah satunya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan biaya terjangkau dan prosedur yang sederhana.
Selain itu, badan publik juga dituntut bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan sarana pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surya menegaskan, pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi, dengan tetap mengedepankan etika pelayanan, termasuk sikap sopan dan santun dari petugas yang melayani.
“Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik,” ujar Wagub Surya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, ia memaparkan salah satu strategi yang diterapkan Pemprov Sumut untuk memperkuat keterbukaan informasi, yakni menyelenggarakan konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut menerapkan sistem rotasi atau giliran bagi setiap perangkat daerah dan BUMD untuk menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian kinerja kepada media dan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, setiap instansi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjelaskan berbagai kebijakan dan hasil pelaksanaan programnya.
Strategi ini diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi sekaligus mendorong perangkat daerah dan BUMD agar lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada publik.
Surya berharap berbagai langkah tersebut mampu menjadikan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik, melainkan bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, keterbukaan informasi yang berjalan secara konsisten akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui akses informasi yang semakin luas, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga diharapkan terus meningkat, sehingga pembangunan di Sumatera Utara dapat berlangsung secara lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. (Red/OPL)
