Beranda Advertorial

Ombudsman RI Awasi 10 Indikator Program Koperasi Merah Putih

Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyampaikan penjelasan mengenai pengawasan 10 indikator Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Foto: Humas Ombudsman

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti 10 indikator dalam pengawasan penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengawasan tersebut dilakukan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Radian menjelaskan, pengawasan terhadap Program KDKMP merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Program tersebut dirumuskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, serta berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Atas dasar itu, Program KDKMP menjadi salah satu objek pengawasan Ombudsman RI melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.

“Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” ujar Radian.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Ombudsman RI menetapkan 10 indikator utama yang menjadi fokus pemeriksaan. Kesepuluh indikator tersebut meliputi model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi secara masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.

Selain melakukan pemeriksaan langsung, Ombudsman RI juga memanfaatkan data melalui dashboard pada laman resmi rms.kdkmpindonesia.co.id. Sistem tersebut digunakan untuk memetakan dan memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk sebagai bagian dari pengawasan terhadap perkembangan program.

Proses pengawasan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Di antaranya pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, hingga permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual.

Ombudsman RI juga melakukan klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Selain itu, tim pengawas melaksanakan peninjauan lapangan terhadap 14 gerai koperasi yang tersebar di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI memberikan perhatian pada pelaksanaan sejumlah mandat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Fokus pemeriksaan mencakup penyusunan model bisnis dan modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan serta pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, pengawasan terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspek clean and clear atau kejelasan status dan kelengkapan administrasi lokasi. Kedua, pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai koperasi.

Radian menyampaikan, hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Penyampaian hasil pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Ombudsman RI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menyampaikan pengaduan apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP. Masyarakat diminta terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait agar memperoleh penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Apabila pengaduan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan yang berada di daerah.

“Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Radian.

Melalui pengawasan tersebut, Ombudsman RI berharap pelaksanaan Program KDKMP dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Evaluasi terhadap aspek kelembagaan, pembangunan gerai, pengelolaan SDM, hingga pelayanan koperasi diharapkan dapat mendorong program tersebut mencapai tujuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di desa dan kelurahan. (Adv)