
DEPOK – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan badan publik didorong untuk lebih aktif menyediakan informasi yang menjadi hak masyarakat tanpa harus menunggu adanya permohonan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nursodik Gunario, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan Efektivitas PPID Pembantu di Era Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Teratai, Depok pada Rabu (18/11/2026).
Nursodik mengatakan, selama ini masih terdapat PPID yang cenderung bekerja secara reaktif, yakni baru bergerak ketika menerima permohonan informasi dari masyarakat. Padahal, sesuai tugas dan fungsinya, PPID harus selalu siap menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan dan dapat diakses masyarakat.
“Sesungguhnya peranan PPID itu setiap saat harus ready, ada permintaan informasi atau tidak. Salah satu yang paling penting adalah menyediakan informasi yang memang terbuka dan harus disediakan,” ujarnya seusai kegiatan.
Menurut Nursodik, PPID perlu kembali memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut mencakup berbagai pekerjaan yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian, terutama proses penyediaan, pengelolaan, dan pemutakhiran informasi di balik layar.
Ia menegaskan, pekerjaan tersebut tetap menjadi bagian penting dari tanggung jawab PPID meskipun tidak selalu terlihat secara langsung oleh masyarakat. Kesiapan menyediakan informasi secara berkelanjutan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Yang paling krusial adalah ketika tidak ada permohonan informasi. Jadi, bagaimana supaya mereka meningkatkan kompetensi sebagai PPID, salah satunya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, kemudian membuat sistem supaya proses penyediaan informasi publik bisa berjalan secara kontinu,” tuturnya.
Selain peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi, kapasitas PPID juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Saat ini, penyediaan dan penyebarluasan informasi publik semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Kondisi tersebut menuntut badan publik untuk memiliki sistem pengelolaan informasi yang mampu memastikan informasi tersedia secara daring, mudah diakses, dan tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Nursodik menilai, digitalisasi layanan informasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi badan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, PPID perlu memiliki kompetensi dan mekanisme kerja yang memadai agar proses penyediaan informasi dapat berlangsung secara teratur dan berkesinambungan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan capaian yang baik dalam penerapan keterbukaan informasi. Meski demikian, masih terdapat badan publik yang perlu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi agar dapat mencapai predikat informatif.
Ia berharap kegiatan bimbingan teknis tersebut dapat mendorong semakin banyak badan publik, khususnya aparatur pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Namun, menurutnya, keberhasilan penguatan PPID tidak hanya diukur dari peningkatan predikat, melainkan juga dari perbaikan mekanisme kerja dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
“Harapan kita dengan adanya bimtek ini, nanti lebih banyak lagi badan publik, terutama aparatur Pemda, menjadi informatif. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mekanisme kerja PPID menjadi semakin baik lagi, tidak hanya reaktif ketika ada permintaan informasi, tetapi juga antisipatif. Ada atau tidak ada permohonan, kita sudah siap,” tandasnya.
Melalui penguatan kapasitas dan efektivitas PPID, badan publik diharapkan semakin mampu menjalankan prinsip keterbukaan informasi secara konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih mudah, sementara kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat terus ditingkatkan.
Pewarta: Ibnu Umayyah
Editor: Dwi Kurniawan





















