
KEPULAUAN RIAU – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.229.356. Besaran tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.879.520.
Penetapan itu dilakukan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, tertanggal 20 November 2026.
Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.253.968. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP Tahun 2026 yang sebesar Rp3.902.096.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kepri. Proses tersebut mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan dan keberlangsungan dunia usaha di daerah.
“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (21/11/2021).
Sebelum ditetapkan oleh gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam. Rapat tersebut membahas rekomendasi besaran UMP dan UMSP Tahun 2027 dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.
Pembahasan berlangsung cukup alot dan beberapa kali diskors. Dalam forum tersebut, unsur serikat pekerja pada awalnya mengusulkan penggunaan indeks alfa sebesar 1,0. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepri yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp5.977.587.
Di sisi lain, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta dunia usaha yang masih menghadapi berbagai dinamika global. Perbedaan pandangan tersebut kemudian dibahas bersama dengan mempertimbangkan masukan dari unsur pemerintah dan akademisi.
Setelah melalui serangkaian pembahasan, unsur serikat pekerja dan pengusaha akhirnya mencapai kesepakatan untuk menggunakan indeks alfa sebesar 0,75. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi besaran UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027 kepada gubernur.
Diky menjelaskan, kebijakan pengupahan tahun ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam regulasi tersebut, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa yang sebelumnya berkisar 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0. Sementara itu, formula penghitungan upah minimum Tahun 2027 tetap mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.
Adapun Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
Untuk UMSP Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan 13 sektor, meningkat dibandingkan Tahun 2026 yang mencakup 11 sektor. Sektor-sektor tersebut meliputi industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, industri kimia dasar anorganik gas industri, industri kimia dasar anorganik pigmen, industri kimia dasar anorganik lainnya, serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.
Selain itu, terdapat sektor industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung, industri peralatan dan perlengkapan kapal, reparasi kapal dan bangunan terapung, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam cair, pengusahaan tenaga panas bumi, industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat atau fabrikasi jacket/rig, serta pembangkitan tenaga listrik. Seluruh sektor tersebut ditetapkan menggunakan UMSP sebesar Rp4.253.968.
Diky menambahkan, keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja dalam melaksanakan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepri juga mengharapkan seluruh pihak memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten serta menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Seorang pekerja di Kepulauan Riau, menyambut baik kenaikan UMP tersebut. Ia berharap penyesuaian upah dapat membantu pekerja menghadapi kenaikan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama biaya pangan, transportasi, dan tempat tinggal. Menurutnya, kepastian penerapan upah minimum juga penting agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh para pekerja.
“Harapan kami, kenaikan upah ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan oleh perusahaan. Kami juga berharap pemerintah melakukan pengawasan agar hak pekerja dapat terpenuhi,” ujar Sutendra (40) kepada media, Sabtu (21/11/2026).
Diky kembali menegaskan bahwa penetapan upah minimum telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky.
Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan

























