
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Besaran tersebut mengalami kenaikan 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan tersebut diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Andi Winarno mengatakan, kebijakan upah minimum merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penetapan upah harus mampu menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus memperhatikan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi di daerah.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
UMP 2027 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses penetapannya, Pemprov Sulsel turut mempertimbangkan masukan serta rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit). Lembaga tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja sebagai bagian dari proses dialog untuk menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel pada 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 7,21 persen. Sebagai perbandingan, UMP Sulsel mengalami kenaikan sebesar 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026. Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL pada 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118. Sementara itu, UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Menurut Andi Winarno, kenaikan upah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan upah perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, serta daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain menetapkan UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ketiga sektor tersebut memiliki besaran upah minimum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing bidang usaha.
Untuk sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan, UMSP 2027 ditetapkan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan dan Ritel ditetapkan sebesar Rp4.235.702,42 per bulan. Adapun sektor Aktivitas Jasa memperoleh ketentuan upah minimum sektoral sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Andi Winarno berharap kebijakan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik setiap sektor.
Ia juga menegaskan bahwa ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.
Pemprov Sulsel turut mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan. Perusahaan dilarang membayar pekerja di bawah upah minimum maupun mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP 2027 yang melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucapnya.
Menurut Jayadi, Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional. Dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara itu, kalangan pengusaha mengajukan angka pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.
Jayadi juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 kenaikan UMP mencapai 7,21 persen, pada 2027 persentasenya meningkat menjadi 7,98 persen.
Ia berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis. Dengan demikian, kebijakan pengupahan diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Ke depan, Pemprov Sulsel akan terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengupahan. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Sulsel berharap tercipta hubungan industrial yang kondusif, kesejahteraan pekerja semakin meningkat, dan dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang secara berkelanjutan.
Pewarta: M. Farhan Ramadhan
Editor: Dwi Kurniawan























