Beranda Daerah

Dinsos Depok Libatkan RT-RW Percepat Digitalisasi Penyaluran Bansos

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Utang Wardaya, menyampaikan pelibatan RT-RW dan unsur masyarakat sebagai agen Perlindungan Sosial untuk mempercepat digitalisasi bansos di kantor Dinsos, Kota Depok, Jumat (20/11/2026). Foto: Ibnu Umayyah

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengajak seluruh unsur masyarakat di tingkat wilayah untuk berperan aktif mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan guna mendukung pendataan dan pemutakhiran data calon penerima bantuan agar semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam upaya tersebut, Pemkot Depok mendorong keterlibatan pengurus RT dan RW, tokoh masyarakat, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai unsur lainnya untuk menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Arahan pelibatan masyarakat tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.9/782/Dinsos/2026 tentang Percepatan Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Depok. Melalui kebijakan ini, seluruh unsur di wilayah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memastikan proses pendataan masyarakat berjalan lebih optimal.

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan bahwa partisipasi berbagai unsur masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan digitalisasi bansos. Menurutnya, keterlibatan agen Perlinsos dapat membantu memperluas jangkauan pendataan sekaligus mempercepat proses pemutakhiran informasi calon penerima bantuan.

“Setiap unsur di wilayah dioptimalkan untuk berpartisipasi aktif dan mendukung penuh sebagai agen guna membantu proses pendataan,” jelasnya di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).

Utang menjelaskan, keberadaan agen Perlinsos memiliki peran penting, terutama dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala ketika mengakses layanan digital. Tidak semua warga memiliki kemampuan, perangkat, maupun akses yang memadai untuk mengikuti proses pendataan secara mandiri. Karena itu, pendampingan langsung dari unsur masyarakat di lingkungan masing-masing menjadi salah satu langkah yang diperlukan.

Selain membantu proses pendataan, para agen juga diharapkan aktif menyampaikan informasi mengenai program bantuan sosial kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup mekanisme pendataan, proses pemutakhiran data, hingga kriteria kelayakan bagi warga yang berhak menerima bantuan.

Dengan adanya pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami proses digitalisasi bansos secara lebih baik. Di sisi lain, pemerintah juga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi warga sehingga proses verifikasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih optimal.

Utang berharap, keterlibatan seluruh unsur masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan digitalisasi penyaluran bansos di Kota Depok. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga diharapkan mampu menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat sehingga penyaluran program perlindungan sosial benar-benar menjangkau warga yang memenuhi kriteria.

“Harapannya, keterlibatan seluruh unsur tersebut dapat mempercepat digitalisasi penyaluran bansos sekaligus mendukung pemutakhiran data yang lebih akurat dan tepat sasaran,” tutupnya.

Terpisah, seorang tokoh masyarakat di Kota Depok menilai pelibatan RT, RW, dan unsur sosial lainnya merupakan langkah penting karena mereka lebih dekat dengan kondisi warga sehari-hari. Menurutnya, pendampingan langsung dapat membantu mengurangi kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan digital sekaligus mencegah informasi yang keliru mengenai bantuan sosial.

“Peran RT dan RW sangat penting karena mereka mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Dengan pendampingan dan informasi yang jelas, warga yang membutuhkan bantuan bisa lebih mudah mengikuti proses pendataan sesuai ketentuan,” ungkap Herman kepada media.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Depok berupaya memperkuat sinergi antara perangkat pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi, tetapi juga mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan dalam mengakses program bantuan sosial.

Pewarta: Ibnu Umayyah
Editor: Dwi Kurniawan