
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta aspirasi dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Bobby Nasution mengatakan, penetapan UMP 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Seluruh tahapan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ketenagakerjaan dan pengupahan.
Dalam proses pembahasan tersebut, pemerintah juga memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dewan tersebut melibatkan sejumlah unsur, yakni pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.
Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.228.949. Kenaikan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Adapun perhitungan kenaikan UMP 2027 menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen, ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa sebesar 0,6045. Berdasarkan formula tersebut, diperoleh persentase kenaikan UMP Sumut 2027 sebesar 5,61 persen.
Bobby berharap kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan dapat diterima dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Menurutnya, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan aktivitas dunia usaha.
“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bobby Nasution, Jumat (20/11/2026), di Medan.
Selain menetapkan UMP tingkat provinsi, Bobby juga meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.
Ia menegaskan, penyusunan rekomendasi UMK dan UMSK harus mengacu pada UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan. Selain itu, rekomendasi tersebut perlu didasarkan pada hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten dan kota.
Bobby meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan batas waktu penyampaian rekomendasi tersebut. Seluruh usulan UMK dan UMSK Tahun 2027 harus sudah disampaikan paling lambat 25 November 2026.
Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026.
Surat edaran tersebut mengatur penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum tahun 2027.
Dengan penetapan UMP tersebut, Pemprov Sumut berharap kebijakan pengupahan dapat menjadi landasan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah daerah juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota segera menyelesaikan rekomendasi UMK dan UMSK agar seluruh kebijakan pengupahan tahun 2027 dapat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Subur Hasibuan
Editor: Dwi Kurniawan

























