
SUMATERA UTARA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunda pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang semula dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026. Keputusan penundaan tersebut tertuang dalam surat bernomor B-65/GK-SU/XI/2026 tertanggal 17 November 2026.
Penundaan itu memunculkan respons dari panitia pelaksana karena sejumlah tahapan persiapan Musda, termasuk penjaringan dan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon, telah diselesaikan sesuai jadwal yang sebelumnya diumumkan.
Ketua Panitia Pelaksana Musda VII Partai Golkar Madina, Anas Suheri Lubis, mengatakan seluruh proses penjaringan dan pengambilan formulir pendaftaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta publikasi yang disampaikan kepada pihak terkait. Namun, surat penundaan diterima panitia secara mendadak pada malam hari setelah tahapan pengambilan formulir ditutup.
Menurut Anas, kondisi tersebut membuat panitia perlu meminta penjelasan resmi dari pengurus partai di tingkat provinsi maupun pusat. Pihaknya pun telah menyiapkan surat untuk meminta klarifikasi kepada DPD Partai Golkar Sumut dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar guna memastikan kejelasan prosedur dan kelanjutan tahapan Musda.
“Penyelesaian tahapan pengambilan formulir telah selesai sesuai dengan publikasi yang dilakukan sebelumnya. Namun, setelah proses pengambilan formulir selesai dan ditutup, malam harinya tiba-tiba keluar surat penundaan pelaksanaan tanpa disertai alasan yang jelas,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, persiapan Musda, baik dari sisi administrasi maupun kebutuhan teknis di lapangan, telah dilakukan secara matang. Seluruh proses tersebut juga telah dikonsultasikan dengan pihak provinsi dan dilaksanakan dengan mengacu pada aturan serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Anas menegaskan, penundaan jadwal tidak serta-merta mengubah tahapan yang telah diselesaikan. Menurutnya, panitia tetap menghormati keputusan organisasi, tetapi berharap tahapan yang sudah berjalan dapat dipertahankan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Keluarnya surat penundaan tentu memberikan pengaruh, tetapi kami bersikap tegas bahwa tahapan yang sudah selesai dan finish tidak akan diubah. Sedangkan tahapan yang belum terlaksana mungkin akan ditunda,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Madina, H. Aswin Parinduri, menjelaskan bahwa penundaan Musda berkaitan dengan kebutuhan konsolidasi organisasi di wilayah Sumatera Utara. Salah satu pertimbangannya adalah agenda mendadak Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang harus memenuhi panggilan penting ke Jakarta pada hari yang sama dengan jadwal awal pelaksanaan Musda.
“Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara dipanggil ke Jakarta dan harus berada di sana pada hari yang sama,” ungkap Aswin.
Ia menyampaikan bahwa pimpinan Partai Golkar tingkat provinsi memiliki komitmen untuk hadir secara langsung dalam setiap pelaksanaan Musda di wilayah Sumatera Utara, termasuk di daerah. Kehadiran tersebut dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menjaga soliditas kepengurusan partai di seluruh tingkatan.
“Kehadiran tersebut dianggap penting sebagai bagian dari konsolidasi Partai Golkar di setiap tingkatan yang ada di Sumatera Utara,” katanya.
Dengan adanya penundaan tersebut, rangkaian pemilihan ketua definitif DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal periode 2025–2030 untuk sementara berada dalam status menunggu. Panitia pelaksana dan para bakal calon kini menantikan arahan lebih lanjut serta penetapan jadwal baru dari DPD Partai Golkar Sumut.
Kejelasan jadwal dan kelanjutan tahapan Musda diharapkan dapat segera diperoleh agar proses pergantian kepemimpinan berjalan sesuai mekanisme organisasi, sekaligus menjaga kondusivitas dan soliditas internal Partai Golkar di Kabupaten Mandailing Natal.
Pewarta: Hendri Adi
Editor: Dwi Kurniawan


























