
BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi kawasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Peninjauan dilakukan di dua lokasi kampung tua, yakni Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pansus Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E. Turut hadir anggota Pansus lainnya, yaitu Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kampung Tengah Batu Besar. Di kawasan tersebut, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, serta persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua.
Setelah itu, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Di lokasi ini, Pansus melihat sejumlah titik kawasan yang ditunjukkan dan dijelaskan langsung oleh warga. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kondisi lingkungan, batas wilayah kampung, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan bahwa peninjauan lapangan merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi kampung tua sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan substansi peraturan daerah.
“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.
Ia menambahkan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga perlu dipahami dan dipetakan secara proporsional. Menurutnya, sejumlah fasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya, pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang harus diperjelas keberadaannya dalam proses penataan kawasan.
“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa Pansus akan mendalami berbagai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan tersebut terutama mencakup luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, serta persoalan pertanahan lain yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Ia menilai, penyusunan Ranperda harus berlandaskan kondisi faktual di lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Yunus juga berharap Ranperda tersebut dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah. Penataan kawasan, menurutnya, harus mampu memperhatikan hak dan kepentingan warga sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah dalam mengelola kawasan kampung tua.
“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.
Peninjauan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun data dan informasi secara langsung dari masyarakat. Berbagai aspirasi dan temuan di Kampung Tengah Batu Besar serta Kampung Jabi selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait untuk menyempurnakan Ranperda Penataan Kampung Tua.
Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan

























