Beranda Advertorial

Ombudsman RI Ingatkan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan UI Harus Taat Aturan

Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyampaikan pengingat mengenai kepatuhan regulasi dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia, saat memberikan keterangan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026). Foto: Biro Humas dan TI Ombudsman RI

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan gedung atau kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik mengenai wacana pemanfaatan kawasan tersebut sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi, kepastian hukum, serta kesesuaian prosedur harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembangunan.

“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi,” tegas Radian di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Radian menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun. Program tersebut direncanakan menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong masyarakat, sehingga dapat memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan.

Namun, menurutnya, pencapaian target pembangunan harus diimbangi dengan kepastian hukum dan prosedur yang benar, terutama dalam proses penyediaan lahan serta pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lokasi yang diusulkan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ketentuan pemanfaatan lahan.

Dalam hal ini, Ombudsman RI mengingatkan seluruh pihak, khususnya Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk memperhatikan ketentuan Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan prasarana, sarana, serta ruang lahan merupakan tanggung jawab bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ombudsman RI juga menegaskan bahwa penetapan definitif lokasi Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah. Meskipun demikian, penetapan tersebut harus didahului survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan. Seluruh proses perlu dilaksanakan melalui koordinasi administratif antara Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Koordinasi tersebut dinilai penting karena Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang memiliki mandat Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan kawasan yang berkaitan dengan lingkungan kampus perlu memperhatikan ketentuan dan fungsi kelembagaan perguruan tinggi tersebut.

“Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat,” jelas Radian.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi pada laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, terdapat 263 lokasi usulan Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 166 lokasi telah selesai, sedangkan 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, secara nasional tercatat sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi.

Kementerian Sosial juga menyampaikan rencana pengoperasian 93 Sekolah Rakyat permanen pada 2026. Selain itu, terdapat 90 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya. Berdasarkan persebaran wilayah, sebanyak 110 lokasi Sekolah Rakyat berada di Indonesia bagian barat, 42 lokasi di Indonesia bagian tengah, dan 14 lokasi di Indonesia bagian timur.

Data tersebut menunjukkan bahwa Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, Ombudsman RI menilai perluasan program harus tetap disertai tata kelola yang baik agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Pengawasan tersebut mencakup proses penyediaan lahan hingga pembangunan sarana dan prasarana.

Ombudsman berharap seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, menghindari praktik maladministrasi, serta tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, tujuan memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. (Adv)

Editor: Dwi Kurniawan